Makassar, Respublica — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) agar segera menyelesaikan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Gowa.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati/Walikota dan Kepala Instansi Vertikal se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/1/2025).

Adnan mengungkapkan bahwa hingga saat ini DBH untuk Kabupaten Gowa baru terbayarkan sampai Mei 2024, sementara untuk tahun 2023 hanya terbayar hingga Agustus. Tunggakan ini mencapai Rp 7 miliar per bulan selama tujuh bulan, yang sangat mempengaruhi program-program pembangunan di daerah.

“DBH ini sudah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dialokasikan untuk berbagai program. Namun, karena belum dibayarkan, banyak kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Beruntung di Gowa, dana ini lebih banyak dialokasikan untuk proyek fisik. Tapi ada daerah lain yang mengandalkan DBH untuk membayar gaji pegawai, sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban tersebut,” ujar Adnan.

Ia berharap, pertemuan ini menjadi momentum bagi Pemprov Sulsel untuk menyelesaikan permasalahan tersebut demi kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kabupaten dan kota.

Menanggapi keluhan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, menjanjikan penyelesaian masalah DBH dalam waktu dua minggu. Menurutnya, Pemprov Sulsel telah memetakan kapasitas fiskal daerah dan sedang menyusun proporsi pembagian DBH yang adil.

“Kami mohon kesabaran dari bupati dan walikota. Pemprov Sulsel berkomitmen menyelesaikan ini secepat mungkin. Mungkin tidak sekaligus, tapi akan ada langkah nyata untuk menjawab permasalahan ini,” kata Fadjry, didampingi Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman.

Selain itu, Fadjry juga menyampaikan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Di antaranya adalah penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan.

Program penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat juga menjadi perhatian, guna mendukung peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.