Makassar, Respublica — Presiden BEM Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamry, mengungkapkan sejumlah isu strategis yang ia bawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM Seluruh Indonesia (SI) yang berlangsung pada 10–15 November. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi awal bagi BEM UNM dalam memperkuat peran mereka di aliansi gerakan mahasiswa tingkat nasional.

Syamry menjelaskan bahwa Rakernas tahun ini memusatkan pembahasan pada tiga kluster utama, yakni isu pendidikan, dinamika politik mahasiswa, dan persoalan regional di berbagai daerah.

“Komitmen awal BEM UNM dalam aliansi nasional tetap kami bawa. Salah satu yang kami dorong adalah revisi Permendikbud No. 2 Tahun 2024 tentang SSBOPTN, karena aturan ini membuat mahasiswa tidak bisa mengakses skema UKT 0,” ujarnya.

Selain isu nasional, Syamry juga menyertakan persoalan-persoalan lokal dari Sulawesi Selatan, termasuk konflik agraria serta dugaan perampasan ruang hidup di Barabaraya, Pulo Bangkeng, dan beberapa titik lainnya.

“Isu-isu di Makassar sudah kami susun dalam bentuk draft pendataan untuk dititipkan kepada koordinator media dan korwil, agar dapat dipetakan sebagai isu bersama dari berbagai daerah di Sulawesi,” jelasnya.

Lebih jauh, Syamry menyebut dirinya turut menjalin komunikasi dengan pengurus pusat BEM SI untuk meminta pembaruan informasi terkait proses etik di Kementerian Pendidikan mengenai dugaan kasus pelecehan seksual oleh Rektor UNM.

“Teman-teman di BEM SI menyampaikan bahwa sidang etik sudah berjalan di kementerian dan saat ini dalam tahap pembentukan tim investigasi. Nama-namanya belum dipublikasikan karena sifatnya sensitif,” ungkapnya.