Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan saat pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) V, yang meliputi Kecamatan Tamalate, Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Dalam hasil reses tersebut, terungkap adanya sejumlah sekolah yang masih memberlakukan pungutan kepada orang tua siswa, salah satunya berupa iuran untuk pembelian seragam sekolah.

“Itu yang mungkin beragam orang tua sehingga tidak bisa mengambil ijasah anaknya,” kata Andi Tenri saat ditemui wartawan di DPRD Makassar, Senin (16/12/2024).

Politisi muda PDIP, Andi Tenri Uji Idris, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait masih adanya sekolah yang memberlakukan pungutan seperti iuran seragam.

“Seharusnya kita tidak membebankan iuran yang berat untuk orang tua sehingga bisa lebih mudah mengambil ijasahnya. Kita akan panggil khusus dinas pendidikan dan akan meminta menelusuri kenapa iuran tersebut ada,” tegasnya.

Selain persoalan iuran sekolah, Andi Tenri juga menerima aspirasi mengenai kantor kelurahan yang belum memiliki gedung sendiri, seperti di Kampung Buyam dan Bonto Duri.

“Itu belum memiliki kantor sendiri jadi masyarakatnya itu kebingungan karena pelayanannya pindah pindah. Ini juga menjadi perhatian kita ke pemerintah kota agar segera direalisasikan sehingga pelayanan bisa maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Tenri juga menyoroti permasalahan akses air bersih PDAM di wilayah Barombong. Ia menyebutkan bahwa masyarakat di sana, termasuk Pasar Barombong, telah mengajukan pengadaan air PDAM selama puluhan tahun namun hingga kini belum terealisasi.

“Karena mungkin wilayahnya  paling ujung  sehingga sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Beberapa masyarakat belum bisa menikmati air PDAM, termasuk kantor Lurah masih numpang air bersih,” jelasnya.