Makassar, Respublica— DPRD Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencari solusi atas polemik terkait Sekolah Dasar (SD) Inpres Pajjaiang di Kecamatan Biringkanaya, yang menghadapi masalah sengketa lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Makassar, Zulhajar, dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kegiatan reses pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 yang berlangsung pada Senin (16/12/2024).

Zulhajar mengungkapkan bahwa para orang tua siswa mengeluhkan peningkatan biaya transportasi akibat dipindahkannya lokasi belajar para siswa sebagai dampak dari sengketa lahan tersebut.

“Dalam reses kemarin, banyak orang tua siswa yang mengeluh soal bertambahnya biaya transportasi,” ujar Zulhajar usai menghadiri Rapat Paripurna.

Ia menambahkan bahwa proses hukum terkait sengketa lahan masih berlangsung. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot Makassar untuk mencari lokasi alternatif yang dapat dijadikan ruang kelas sementara, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah semula.

“Ternyata masalah hukum masih berproses antara ahli waris, Pemkot ada juga punya alas hak dan Pemprov. Saya berharap sambil menunggu hasil putusan dicari alternatif ruangan belajar di daerah sekitar sekolah,” tambah Zulhajar.

Anggota DPRD Makassar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan hal ini sangat penting, mengingat ada tiga sekolah yang terdampak dari kasus itu. Sementara para siswa berasal dari beberapa kelurahan.

“Ternyata ada tiga sekolah di lokasi itu dengan siswa sekitar 1000 yang kehilangan sementara kelas karena tidak boleh siswa untuk belajar di situ. Pemkot harus sikapi apakah negosiasi ulang dengan pihak yang bersengketa atau mencari alternatif ruang kelas di daerah terdekat,” ujarnya.

“Mungkin bisa di daerah GOR, itu kan banyak lahan kosong punya Pemprov, mungkin Pemkot bisa pinjam untuk bangun ruang kelas darurat atau ada ruko di sekitar situ yang dikontrak sementara untuk ruang kelas,” tutup Zulhajar.