Makassar, Respublica—  Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar refleksi akhir tahun di Kopi Dg. Sija, Jalan Mapala, Makassar, pada Senin (30/12/2024).  Tujuannya untuk mengevaluasi kondisi pendidikan di wilayah tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof. Arismunandar dan Sekretaris, Prof. Hasnawi Haris turut hadir dalam kegiatan tersebut. Refleksi ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada para pemangku kepentingan pendidikan di Sulsel.

Potret Pendidikan Sulsel disusun berdasarkan data dari berbagai sumber resmi yang dianalisis oleh anggota Dewan Pendidikan Sulsel. Kajian ini menggunakan berbagai indikator untuk mengevaluasi mutu dan pemerataan pendidikan.

Indikator tersebut seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), literasi, numerasi, akreditasi sekolah/madrasah, tingkat pengangguran lulusan, dan angka partisipasi kasar (APK).

Gambaran data pendidikan di Sulsel

Hasil kajian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Sulsel belum optimal dan memerlukan upaya peningkatan signifikan. Data per November 2024 mencatat IPM Sulsel mencapai 75,18%, menempatkan Sulsel di peringkat 14 secara nasional.

Asesmen menunjukkan sebagian besar peserta didik berada pada kategori sedang dalam kompetensi literasi dan numerasi. Baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, maupun SMK/MAK untuk tahun 2023 dan 2024.

Meski terjadi peningkatan signifikan dari 2023 ke 2024, tren ini perlu dicermati karena peningkatan yang terlalu ekstrem dapat menunjukkan potensi ketidakstabilan.

Sebagian besar sekolah/madrasah di Sulsel masih berstatus akreditasi B. Sementara yang berakreditasi A hanya sedikit. Bahkan, di beberapa kabupaten, persentase sekolah terakreditasi A berada di bawah 10 persen.

“Baru 20% yang memenuhi standar nasional pendidikan. 80% apa? Kreditasi B-nya 40%, akreditasi C-nya 16%, dan seterusnya,” ujar Prof. Arismunandar.

Angka pengangguran di Sulsel menunjukkan lulusan diploma satu hingga diploma tiga menjadi penyumbang pengangguran terbesar, mencapai 9,01 persen pada tahun 2024.

“Disusul SMK. Nah ini juga, harusnya SMK mengkaji keterampilan, ternyata belum bisa terserap langsung di dunia kerja,” tambah Prof. Arismunandar.

Dewan Pendidikan Sulsel juga mencatat, indikator pemerataan pendidikan, seperti APK TK/RA, APK/APM perguruan tinggi, dan jumlah anak tidak sekolah, menunjukkan bahwa akses pendidikan di Sulsel masih perlu ditingkatkan.

Capaian pemerataan pendidikan belum optimal, dengan banyak anak usia sekolah yang belum terlayani secara memadai.

Beberapa isu pendidikan yang sering muncul dan berulang di Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak agar tidak terus terjadi. Penanganan yang lebih strategis diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap sistem pendidikan.

Rekomendasi

Berdasarkan data tersebut, Dewan Pendidikan Sulsel memberi sejumlah rekomendasi. Khusunya kepada pemimpin pemerintah yang baru terpilih baik di tingkat provinsi Sulsel maupun tingkat kabupaten/kota.

Agar memberikan prioritas program pendidikan pada peningkatan mutu dan pemerataan Pendidikan. Seperti peningkatan literasi/numerasi, akreditasi, peningkatan APK/APM TK dan perguruan tinggi, dan penanganan anak tidak sekolah.

Prof. Arismunandar memaparkan, pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa perlu mengalokasikan lebih banyak beasiswa bagi penduduk tidak mampu yang akan melanjutkan Pendidikan ke PT.

“Kepala sekolah perlu memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran literasi dan numerasi pada semua satuan Pendidikan dan peningkatan akreditasi sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Kepala SMK/Direktur Politeknik perlu meningkatkan pembelajaran berbasis industri dan dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja lulusan.

“Kepada kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan pendidikan formal perlu meningkatkan peran dalam pelaksanaan Program Paket A, Paket B, dan Paket C dalam mengatasi anak tidak sekolah,” ujar Prof. Arismunandar.

“Perlu koordinasi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam mengatasi isu-isu dan kasus-kasus negatif dalam dunia pendidikan,” tutup Prof. Arismunandar.