Makassar, Respublica— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Makassar mengeluarkan pernyataan sikap berjudul “Makassar: Kota Darurat Banjir” pada Minggu (28/12/24) lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap banjir yang melanda beberapa titik di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Muh Asri, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Makassar, mengkritik lambannya tindakan pemerintah dalam menangani bencana banjir tersebut.

Menurutnya, kelalaian pemangku kebijakan dalam menghadapi bencana banjir di Makassar dapat dilihat dari kurangnya efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemangku kebijakan lainnya dalam mengantisipasi bencana banjir. Hal tersebut terbukti dari kurangnya peringatan dini dan persiapan yang memadai.

“Harusnya, sejak BMKG merilis terkait informasi musim hujan di Makassar, pemangku kebijakan sudah fokus menyiapkan strategi mitigasi pra bencana. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, sudah ada korban baru sibuk dengan dalih evakuasi dan sebagainya, ini yang kami maksud sebagai bukti kelalaian pemangku kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta keseriusan pemerintah terkait untuk menangani persoalan banjir. Paparnya, di bulan Januari 2025 Makassar akan menghadapi situasi puncak musim hujan.

“Seperti yang dirilis BMKG, bahwa puncak musim hujan di Makassar pada Januari 2025 mendatang. Sudah cukup di bulan ini, yang belum mencapai prediksi puncak musim hujan tapi telah menghasilkan ribuan korban,” ujarnya.

“Kami sangat prihatin persoalan demikian, olehnya kami mengeluarkan pernyataan sikap, untuk mengawasi pemangku kebijakan agar tak menganggap remeh persoalan kebanjiran ini,” tegasnya.

Selain mengkritik lambannya antisipasi penangan pemerintah, pihaknya juga menyoroti soal amburadulnya tata kelola drainase dan maraknya pembangunan. Baginya hal tersebut sebagai salah satu alasan utama atas kebanjiran yang melanda Makassar.

Hal itu diungkapkan oleh Muh Azhar selaku staf bidang PTKP HMI Cabang Makassar. Menurutnya, masih banyak drainase yang memang butuh perhatian khusus, baik segi kebersihan maupun perbaikan. Selain itu banyak bangunan yang telah menempati area di atas drainase, yang menjadi salah satu faktor utama kebanjiran.

“Akibat dari maraknya pembangunan, mengakibatkan minimnya resapan air sehingga air hujan yang turun ataupun pada area aliran drainase tidak jelas arahnya kemana sehingga mengakibatkan banyaknya genangan yang terjadi,” sambungnya.

Berikut pernyataan sikap yang dirilis oleh HMI Cabang Makassar:

1. Mendesak BPBD Makassar dan pemangku kebijakan terkait, untuk memberikan penjelasan terkait antisipasi pra bencana dalam menghadapi puncak musim hujan di bulan Januari 2025 mendatang.
2. Mendesak pemerintah kota Makassar untuk mengoptimalisasi infrastruktur dalam rangka mengantisipasi potensi bencana banjir.
3. Mendesak transparansi pemerintah kota Makassar terkait rancangan sistem tata kelola drainase serta transparansi izin pembangunan yang memperparah intensitas banjir dibeberapa wilayah kota Makassar.
4. Buruknya sistem dan tata kelola drainase menjadi pemicu terjadinya banjir, sehingga kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut terkait alokasi anggaran pemeliharaan drainase di kota Makassar.