Jakarta, Respublica— Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari kerja pada 21 Januari 2025 mendatang.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor pada Jumat, (3/1/2025).

Sejumlah Menteri di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) juga ikut dalam rapat tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memaparkan hasil rapat tersebut dalam jumpa persnya di Istana Bogor. Katanya rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda pemberdayaan dalam waktu dekat.

“Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.

Agenda pemberdayaan masyarakat

Cak Imin menuturkan banyak hal yang menjadi isu dari problem graduasi tersebut. Salah satunya data Tunggal agar tepat sasaran. Pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap problem graduasi tersebut melalui Kementerian Sosial.

“Optimalisasi bantuan sosial (bansos) melalui Kementerian Sosial juga dilakukan berbagai pembenahan termasuk kepada para kaum miskin yang layak mendapatkan bantuan, boleh diusulkan dan boleh disanggah,” ujarnya.

Kini, masyarakat dapat melakukan proses pengusulan dan penyanggahan penerima bansos secara mandiri melalui platform aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.

Aplikasi tersebut telah memuat fitur usul-sanggah yang berfungsi untuk mengusulkan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Selain itu aplikasi tersebut menyanggah masyarakat penerima Bansos yang telah mengalami graduasi dengan melampirkan sejumlah bukti.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pembuatan sekolah rakyat untuk anak-anak yang tidak mampu. Sekolah tersebut akan berada di bawah naungan Kementerian Sosial serta masyarakat miskin kategori ekstrem sebagai sasaran utama program.

Sekolah Rakyat akan fokus pada konsep boarding agar pemenuhan gizi dapat tertangani. Namun, pemerintah masih akan melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat pada tiga titik di Jabodetabek.

“Pak Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu tapi masih di bawah naungan orang tua, dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat,” tegas Cak Imin.

Pemerintah juga bakal mencanangkan sejumlah program peningkatan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi sejumlah kapasitas kemampuan.

Peningkatan kapasitas dengan total anggaran bantuan modal dalam bentuk simpan pinjam bagi UMKM dan Pekerja Migran sebesar Rp 20 Triliun.

Sejumlah program perlindungan sosial, bantuan kepada UMKM, dan Pekerja Migran merupakan komitmen tegas Presiden serta kabinet kerjanya dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus peningkatan perekonomian melalui bantuan terhadap UMKM.