Makassar, Respublica— Salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham adalah iuran sampah gratis. Program ini mendapat atensi dari masyarakat luas.

Olehnya itu, Munafri Arifuddin  memastikan bahwa program iuran sampah gratis akan berjalan secara bertahap. Ia memulai program tersebut dari masyarakat kelas bawah atau miskin ekstrem.

“Karena kenapa, anggarannya tidak masuk di APBD pokok kemarin. Sehingga kita akan masukkan ke APBD Perubahan dan itu kita mulai secara bertahap di kelompok rumah tangga yang miskin ekstrem dulu,” ujarnya.

Appi, sapaan akrabnya, memastikan bahwa program ini akan berjalan secara pelan-pelan. Sambil melihat peluang untuk meningkatkan iuran sampah dari bangunan-bangunan komersial agar bisa saling menutupi.

“Karena akan ada proses peningkatan pembayaran iuran sampah kepada bangunan-bangunan komersil seperti hotel dan restoran. Kita akan atur berapa nilainya supaya proses pendapatan itu tidak anjlok. Sehingga kita mulai dari miskin ekstrem,” ujarnya.

“Ini tak bisa langsung karena harus yang paling pertama Perwalinya harus muncul dulu. Perwali harus ada dan kemudian kita menentukan orang yang ingin disasar berapa banyak dan anggarannya seperti apa,” tandasnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman tak menampik jika program iuran sampah gratis adalah program yang bagus dan perlu mendapatkan dukungan. Hanya saja, dalam peraturan iuran sampah memang sudah ada aturannya.

Olehnya itu, Fahrizal Arrahman menegaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu ingin melihat formulasi atau mekanisme dari iuran sampah gratis ini. Apakah hanya kalangan tertentu saja yang gratis, atau semua masyarakat mendapatkan layanan gratis ini.

“Bukan kita menolak gratis, tetapi saya selalu mengatakan bahwa kita menunggu formulasi dari tim kerja dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini. Bagaimana formulasi dari  iuran sampah gratis tersebut,” ujarnya.

“Apakah itu disamaratakan untuk semuanya atau memang itu diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Kemudian ada yang tetap membayar seperti itu,” tambah legislator PKB Makassar itu.