Respublica, Makassar— Teriakan perlawanan sejumlah buruh, petani, dan masyarakat sipil turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di bawah fly over Makassar, Kamis (1/5/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, praktik korupsi elit politik, serta menuntut reformasi menyeluruh dalam sistem ketenagakerjaan.

Aksi ini dipimpin oleh dua koordinator lapangan yang bergantian berorasi di atas truk tronton yang disulap menjadi panggung aksi. Dalam orasinya, Aditya, Koordinator Lapangan II, menegaskan bahwa ancaman global dan krisis dalam negeri memperparah kondisi sosial, sementara elit politik dinilai abai dan justru mempertontonkan praktik korupsi dan nepotisme.

“Ini bukan sekadar peringatan tahunan. Ini adalah panggilan untuk melawan ketidakadilan yang semakin merajalela,” tegas Aditya.

Ia juga menyoroti situasi ketenagakerjaan yang menurutnya berada dalam “darurat hukum”. Ia menyebut banyak pekerja hidup dalam ketidakpastian akibat lemahnya perlindungan hukum dan sistem upah murah yang terus dilanggengkan.

“Hukum kini justru menjadi alat untuk memperkuat dominasi elit. Kita tidak bisa diam,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan I, Muhammad Said Basir, menekankan pentingnya reformasi undang-undang ketenagakerjaan sebagai bentuk nyata keadilan sosial.

Ia mendesak pemerintah menghapus sistem kerja kontrak, memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan disabilitas, serta menegaskan bahwa hak-hak buruh tidak bisa ditawar.

Selain isu ketenagakerjaan, aksi ini juga menyinggung persoalan agraria, lingkungan, dan hak masyarakat adat. Massa menyoroti kerusakan sistem pangan nasional akibat praktik mafia impor dan mendesak perlindungan atas wilayah pesisir serta pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas lingkungan hidup.

“Pemerintah harus melindungi petani dari praktik mafia impor yang merusak kedaulatan pangan,” kata Said.

Aksi yang berlangsung sejak pagi hari ini sempat mengganggu akses lalu lintas di bawah fly over Makassar. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polda Sulsel telah menyiagakan 5.300 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara preventif dan humanis untuk menjaga ketertiban serta menjamin keamanan masyarakat selama aksi berlangsung.

“Kami berharap aspirasi disampaikan secara damai dan tertib sesuai aturan. Pengamanan ini demi kenyamanan semua pihak,” ujar Didik.