Makassar, Respublica— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatat capaian membanggakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi Sulsel melonjak signifikan dari 74,21 (kategori BB) pada 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada 2024.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

Sulsel dinobatkan sebagai provinsi dengan Indeks RB tertinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen kuat dalam mendorong reformasi birokrasi daerah.

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% di tahun 2024. Sementara di Reformasi Birokrasi Umum, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan signifikan.

Yakni epatuhan terhadap standar pelayanan publik mencapai skor 91, digitalisasi arsip 84,55, indeks reformasi hukum 98,16, serta sistem kerja penyederhanaan birokrasi sudah berada di Level 5.

Selain itu, Indeks SPBE tercatat di angka 3,94 dengan Arsitektur SPBE pada Tingkat 3. Reformasi ini mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, dan diperkuat oleh berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi KemenPAN-RB.

Kepala Biro Organisasi Setda Sulsel, Bustanul Arifin, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dukungan penuh dari ASN dan pimpinan daerah.

“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di pemprov.sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar,” ujar Bustanul.

Capaian ini tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, antara lain Digitalisasi pelayanan publik berbasis e-Government, Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan sistem merit.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman – Fatmwati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.

“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita semakin matang, responsif, dan profesional,” tutupnya.