Makassar, Respublica— Masalah infrastrukur masih menjadi aspirasi warga yang paling banyak diserap oleh Anggota DPRD Kota Makassar di 5 Dapil berdasarkan hasil Reses Kedua yang digelar pada Maret 2025 lalu.

Hal tersebut terkuak saat DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2024, Selasa (6/5/2025).

Permasalahan yang dominan meliputi perbaikan jalan dan lampu lorong, pengadaan CCTV, perbaikan drainase, peningkatan sarana-prasarana kesehatan, bantuan sosial, penanganan zonasi pendidikan, layanan BPJS, insentif guru, dan beasiswa.

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyebutkan bahwa keluhan infrastruktur selalu menempati posisi teratas dalam setiap reses, terutama setelah musim hujan.

“Paling pertama infrastruktur, ya terkait dengan infrastruktur karena habis musim hujan ini pasti banyak jalanan, utamanya paving blok yang rusak,” ujarnya saat ditemui usai Paripurna.

Ia menambahkan, tidak sedikit pula warga yang mengeluhkan kesulitan membayar iuran BPJS. Terkait hal itu, Supratman menekankan pentingnya evaluasi ulang dari pemerintah kota dalam menyalurkan bantuan

“Sehingga memang kita diuji kembali, pemerintah kota turun kembali melihat mana yang betul-betul layak untuk mendapatkan PKH dan lain-lain sebagainya,” tegasnya.

Seluruh juru bicara dapil sepakat mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik.

Juru bicara Dapil 1, Fahrizal Arrahman Husain, berharap Pemkot Makassar mampu meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

“Berharap Pemkot berupaya semaksimal mungkin melakukan analisa terkait keluhan masyarakat hingga jadi rekomendasi dan ditindaklanjuti hal hal mendesak. Diharap jadi prioritas dan fokus pada hal hal yang mendesak dan belum terealisasi,” ujarnya.

Senada, juru bicara Dapil 2, Ismail, mengimbau adanya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil reses. “Agar lebih meningkatkan produktivitas dan fokus pada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan dirasa mendesak dan belum terealisasi,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang diwakili Pj Sekda Makassar Nielma Palamba menegaskan jajaram eksekutif menyambut baik setiap rekomendasi dan pokok-pokok pikiran
yang tertuang dalam laporan tersebut.

“Dan akan menindaklanjutinya secara terukur dan proporsional, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal kota yang tersedia,” ujarnya.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta percepatan pembangunan yang inklusif, adil,” tambahnya.