Makassar, Respublica— Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melontarkan kritik terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

Kritik ini disampaikannya usai memimpin rapat paripurna masa reses kedua, di mana para anggota dewan kembali membawa berbagai kebutuhan dan keluhan warga dari lapangan.

Menurut Supratman, hingga triwulan kedua tahun ini, penyerapan anggaran di beberapa dinas masih sangat rendah. Ia bahkan menyebut ada SKPD yang baru merealisasikan program sebesar 3 hingga 5 persen, yang mayoritas hanya mencakup belanja pegawai dan alat tulis kantor.

“Kalau serapan baru 5 persen, itu paling-paling hanya untuk belanja pegawai dan alat tulis kantor. Artinya, belum ada kegiatan atau program nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegas Supratman, Selasa (06/05/2025).

Politisi Partai NasDem ini menilai rendahnya serapan anggaran tidak semata soal teknis, tapi juga mencerminkan lemahnya semangat kerja dan komitmen para pejabat. Ia menyoroti adanya ketidakpastian mutasi di lingkungan Pemkot Makassar sebagai salah satu penyebabnya.

“Banyak SKPD yang ogah-ogahan bekerja karena merasa akan diganti. Ada kepala dinas, camat, dan lurah yang menunggu nasibnya. Ini tidak sehat bagi jalannya pemerintahan,” sindirnya.

Supratman mengingatkan bahwa sebagai aparatur sipil negara, para pejabat wajib menjalankan tugas secara profesional sampai akhir masa jabatan, tanpa terpengaruh isu mutasi atau rotasi jabatan. Ia menekankan bahwa mutasi seharusnya dimaknai sebagai penyegaran, bukan ancaman.

“Kalaupun ada rotasi, itu bagian dari penyegaran agar tidak monoton. Tapi bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Pemerintahan harus tetap berjalan maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Supratman mendukung langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam penataan birokrasi dan percepatan program. Ia menilai ketegasan kepala daerah sangat penting agar roda pemerintahan kembali bergerak efektif.

“Rotasi-rotasi ini juga sebagai bentuk Penyegaran jadi saya sih maunya dilakukan secepatnya, agar layanan yang menyentuh ke masyarakat bisa cepat terealisasi,” ujar Supratman.

Ia juga menyayangkan masih banyak aspirasi warga yang disampaikan dalam masa reses belum ditindaklanjuti. Menurutnya, banyak usulan hanya dicatat tanpa pernah diwujudkan dalam program nyata.

“Reses itu bukan seremonial. Itu momen menyerap kebutuhan riil masyarakat. Tapi kalau program pemerintah tidak nyambung, artinya aspirasi itu belum jadi prioritas,” pungkasnya.