Makassar, Respublica—- Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Makassar terancam kacau balau, menyusul kian sempitnya daya tampung sekolah negeri yang tak lagi sejalan dengan lonjakan jumlah lulusan.

Dinas Pendidikan Kota Makassar memproyeksikan lebih dari 8.000 siswa SD bakal kehilangan kesempatan masuk SMP negeri, menyusul ketimpangan serius antara lulusan dan kapasitas bangku yang tersedia.

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menyebut situasi ini sebagai alarm keras yang menuntut tindakan cepat. Bukan hanya dari pemerintah, tapi lewat kerja sama lintas sektor dengan solusi yang membumi dan berkelanjutan.

“Beginilah keadaan pendidikan kita hari ini. Sementara waktu, solusi paling konkret adalah memaksimalkan peran sekolah swasta yang sudah ada,” kata Fahrizal saat di konfirmasi, Kamis (22/5/2025).

Ia menolak keras wacana menambah jumlah siswa dalam satu kelas. Sebab itu bisa melanggar sistem Dapodik. Dampaknya, siswa berpotensi tidak terdaftar secara sah. Kalau siswa tidak tercatat secara resmi, hak mereka bisa hilang.

Ia menilai bahwa solusi jangka pendek semata tidak cukup. Fahrizal mendorong lahirnya langkah yang lebih strategis: pembangunan sekolah baru yang berkualitas dan merata.

Pasalnya, Pemkot tidak bisa terus mengandalkan tambal sulam solusi musiman. Diperlukan kebijakan jangka panjang yang menyasar akar persoalan.

“Harus kita bangun sekolah-sekolah baru yang kualitasnya setara, atau bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah negeri favorit yang sudah ada. Kita tidak bisa terus mengandalkan sistem darurat seperti ini setiap tahun,” ujarnya.

Namun, waktu semakin mepet. Tahun ajaran baru sudah di ambang pintu, dan pembangunan fisik jelas tak mungkin disulap dalam hitungan minggu. Maka, pendekatan kolaboratif dengan sekolah swasta jadi opsi realistis.

Fahrizal mengusulkan agar Pemkot segera duduk bersama asosiasi sekolah swasta, membahas skema subsidi, standar mutu, hingga sistem seleksi yang adil.

“Kita akan duduk bersama dengan perkumpulan sekolah swasta. Mudah-mudahan dari sana bisa lahir kerja sama yang efektif, terutama dalam hal subsidi biaya, pemerataan kualitas, dan sistem seleksi yang adil,” tambahnya.

Meski begitu, Fahrizal tidak mau solusi dari persoalan ini dilakukan dengan gegabah, perlu pembenahan serius terhadap sistem penerimaan murid baru.

SPMB, menurut Fahrizal, tidak boleh menjadi ladang praktik kotor. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kita harus pastikan bahwa SPMB tahun ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai ada praktik titipan atau permainan kuota yang akhirnya mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Fahrizal.

Ia juga mengingatkan bahwa perhatian tak boleh terfokus pada fisik semata. Mutu pendidikan dan pemerataan akses harus mendapat porsi perhatian yang sama. Komisi D berjanji segera duduk bersama pemangku kepentingan dan pihak swasta demi merumuskan solusi yang komprehensif.

“Ini nanti yang akan kita bahas bersama dengan perkumpulan sekolah swasta. Mudah-mudahan ada solusi terbaik yang bisa kita ambil,” pungkasnya.