Makassar, Respublica— Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Makassar melayangkan protes tegas atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah IPM Sulawesi Selatan (PW IPM Sulsel),

Karena diketahui telah menggelar pertemuan dengan Ayahanda Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar tanpa sepengetahuan dan tanpa keterlibatan PD IPM Makassar sebagai struktur resmi di tingkat daerah.

PD IPM Makassar juga mengungkap bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan wacana pelaksanaan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-24 sebagai Forum Musyawarah tertinggi secara Nasional yang akan dihadiri para Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Se-Indonesia.

Namun sayangnya, agenda yang semestinya menjadi ruang pemersatu dan pembuktian kematangan kader, justru disiapkan dengan cara-cara yang mengabaikan adab bermusyawarah dan prinsip kolektif kolegial.

“Kami sangat menyayangkan bahwa persiapan menuju Muktamar justru dimulai dengan tindakan yang menutup ruang partisipasi PD IPM Makassar. Padahal sebagai tuan rumah atau wilayah yang berkaitan langsung, keterlibatan kami seharusnya menjadi hal utama, bukan justru dipinggirkan,” Ketua Umum PD IPM Makassar.

“Maka dari itu, kami dengan tegas menyatakan MENOLAK keterlibatan dalam agenda yang disiapkan melalui cara-cara tidak etis seperti ini,” tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu tersebut bukan saja mencederai prinsip koordinatif yang menjadi ruh dalam struktur kepemimpinan IPM, tetapi juga dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tata adab berorganisasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh kader, apalagi oleh unsur pimpinan wilayah.

“Kami menilai langkah tersebut sebagai bentuk kelalaian yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal teknis komunikasi belaka, tetapi menyangkut marwah dan kedaulatan struktur organisasi di tingkat daerah. Jika pola seperti ini dibiarkan, maka akan lahir preseden buruk yang merusak tatanan organisasi kita sendiri,” tutupnya.

Lebih jauh, PD IPM Makassar menilai tindakan PW IPM Sulsel sebagai bentuk arogansi struktural yang melompati kewenangan, seolah-olah mengabaikan eksistensi dan tanggung jawab PD IPM Makassar di wilayah kerja yang menjadi amanahnya.

Di tengah upaya menjaga harmoni hubungan antara IPM dan Persyarikatan, tindakan seperti ini justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan salah tafsir di kalangan Ayahanda Muhammadiyah serta menurunkan kredibilitas IPM itu sendiri.

“Kami bukan anti terhadap dialog atau pertemuan. Tetapi pertemuan yang melibatkan lembaga struktural seperti PDM jelas harus melewati prosedur yang sesuai,” Ketua Kader IPM Makassar.

“Jangan sampai tindakan sepihak ini menimbulkan kesan bahwa PD IPM Makassar tidak mampu menjalankan tugasnya, padahal kami tidak pernah dilibatkan maupun diberi informasi sekecil apapun terkait agenda tersebut,” tegasnya.

Menurut PD IPM Makassar, Muktamar bukan sekadar event besar seremonial, tetapi merupakan momentum konsolidasi nasional yang harus dijalankan dengan nilai keterbukaan, kejujuran, dan tata kelola organisasi yang sehat.

Menyusun langkah ke arah itu dengan cara-cara tertutup dan manipulatif bukan hanya menciderai integritas organisasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan kader.

“IPM bukan organisasi personalistik yang bisa dijalankan sesuka hati oleh siapa pun. Ia berdiri dengan landasan nilai, adab, dan tata kelola yang jelas. Ketika struktur dilangkahi, maka kami sebagai penjaga marwah daerah wajib bersuara,” pungkasnya.

Pernyataan ini disampaikan dalam semangat tajdid dan perbaikan, bukan semata-mata kritik destruktif. PD IPM Makassar berharap bahwa momentum ini menjadi titik refleksi bagi semua tingkatan pimpinan agar tidak abai terhadap prinsip keadaban organisasi. Sinergi itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan etika struktural.

Dalam semangat ukhuwah dan perbaikan, PD IPM Makassar mendorong agar PW IPM Sulsel dapat melakukan klarifikasi terbuka serta mengedepankan pola komunikasi yang lebih transparan dan menghargai struktur di bawahnya dalam setiap aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan.

Situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pola komunikasi dan manajemen organisasi di tingkat wilayah. PD IPM Makassar mendesak agar PW IPM Sulsel segera memberikan klarifikasi resmi serta membangun kembali komunikasi yang sehat dan menghormati tatanan struktural IPM yang telah tertib selama ini.