PLTSa, Banjir, dan Infrastruktur Dominasi Laporan Reses DPRD Makassar

Makassar, Respublica— DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna pada Jumat (15/8/2025) di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani. Agenda utama rapat adalah penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025.

Juru bicara Dapil Makassar I, Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyampaikan aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia menekankan urgensi pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut.

“Kami juga menemukan masih banyak program pemerintah yang belum terealisasi. Pemkot harus memberikan perhatian khusus agar program yang tertunda segera dijalankan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dari Dapil II, Ismail menyoroti pentingnya kerja sama antara Pemkot Makassar dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas lapangan kerja serta mendorong langkah progresif demi kesejahteraan warga.

Meski mengapresiasi program kerja wali kota dan wakil wali kota, ia tetap meminta pemerintah lebih responsif terhadap dinamika dan usulan masyarakat.

Sementara itu, juru bicara Dapil Makassar III, Idris, mengingatkan pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di kawasan padat penduduk.

Ia juga menekankan perlunya penambahan armada pengangkut sampah, perbaikan lampu jalan, penutupan lubang jalan, kemudahan akses Kartu Indonesia Sehat, pemerataan bantuan sosial, pemasangan CCTV, serta koordinasi lintas instansi untuk mengatasi banjir di wilayah terdampak.

Dari Dapil IV, Hartono menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta perbaikan jalan, drainase, pengendalian banjir, pelatihan pengurus koperasi, hingga perbaikan sistem penerimaan siswa baru.

Ia juga menyoroti pengelolaan sampah di Kecamatan Manggala yang pada 2024 mencapai sekitar 300 ribu ton per tahun, namun baru 2 persen yang berhasil diolah.

Hartono menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal sebelum memaksakan proyek PLTSa.

Comment