Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat melalui Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis (28/8/2025).

Dalam pertemuan di Balai Kota Makassar, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat pulau, terutama terkait ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, hingga akses pendidikan yang layak.

Menurutnya, listrik PLN di pulau-pulau masih belum maksimal, sementara dermaga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan kegiatan ekonomi. Ia juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai solusi agar anak-anak kepulauan tidak putus sekolah.

“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Dengan begitu, anak-anak bisa berkumpul dan melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan. Hal ini tentu perlu ditunjang dengan jaringan listrik dan infrastruktur lain,” ujarnya.

Selain pendidikan, Munafri menyoroti layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga medis di wilayah kepulauan yang termasuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan sekitar 12 ribu jiwa. Pasokan energi masih mengandalkan PLTD yang bergantung pada distribusi solar.

“Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau,” jelasnya.

Munafri juga menyinggung persoalan persampahan di TPA Antang yang sudah menampung timbunan puluhan tahun di lahan seluas 19 hektare dengan ketinggian 16–17 meter.

“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tegasnya.

Pemkot, kata dia, hanya akan membawa residu ke TPA, sementara pengolahan dilakukan sejak dari sumber. Upaya ini ditempuh melalui optimalisasi TPS 3R, bank sampah, serta partisipasi aktif masyarakat.

“TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali. Dengan adanya bank sampah, kita coba kelola lebih maksimal agar sampah bisa dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga,” ujarnya.

Ia juga mendorong kolaborasi bersama SKPD, kelompok masyarakat, hingga partai politik. “Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,” tambahnya.

Pemkot kini menunggu kepastian pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), program prioritas nasional yang masih dalam tahap penjajakan kerja sama dengan calon mitra.

“Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan dukungan pemerintah pusat dalam menyiapkan solusi strategis pengelolaan sampah. Salah satunya pembangunan 33 unit incinerator berkapasitas minimal 1.000 ton per hari.

“Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara,” ujarnya.

Eddy menjelaskan, hambatan utama ada pada regulasi dan skema pembiayaan. Pemerintah kini merevisi Perpres agar mekanismenya lebih sederhana dan menarik bagi investor.

“Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah yang dibeli PLN sudah cukup tinggi, rata-rata 13–14 persen per kWh, dan sekarang bisa mencapai 20 persen,” paparnya.

Dengan skema baru ini, investor diharapkan lebih mudah terlibat karena kepastian bisnis lebih terjamin. Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar, menghasilkan uap, lalu diolah menjadi listrik yang langsung diserap PLN.

“Nantinya listrik hasil pembakaran ini akan dibeli oleh PLN dengan skema yang tidak memberatkan baik PLN maupun pengusaha,” kata Eddy.

Menurutnya, pembangunan 33 incinerator menjadi bagian dari upaya nasional mempercepat penyelesaian persoalan sampah sekaligus menciptakan energi terbarukan.

“Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tukasnya.