Makassar, Respublica— Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 9 September 2025, memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah mempercepat pelaksanaan program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang sudah disusun.

Ia menilai kebijakan yang berjalan saat ini masih perlu dioptimalkan agar manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.

“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan memastikan defisit tidak melebihi batas maksimal 3 persen sesuai ketentuan undang-undang.

“Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya. Keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kita ikuti undang-undang yang ada,” jelasnya.

Purbaya menolak pandangan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara otomatis memicu inflasi. Ia menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen masih dalam kategori sehat.

“Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain, kapasitas ekonominya untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa,” ucapnya.

Terkait kemungkinan stimulus tambahan, ia menyebut pemerintah lebih memprioritaskan percepatan implementasi program yang sudah ada agar mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan,” tegasnya.

Lebih jauh, Purbaya juga menyoroti pentingnya harmoni antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan langkah yang diambil tidak mengganggu likuiditas perbankan.