Makassar, Respublica — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, resmi menandatangani komitmen pelaksanaan rencana aksi kolaboratif peningkatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2025.

Penandatanganan tersebut dilakukan dalam acara sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang digelar di Ruang Diklat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Selasa (07/10/2025).

Selain Luwu Timur, kegiatan itu juga dihadiri oleh enam kabupaten/kota lainnya di Sulsel yang menunjukkan semangat serupa dalam memperkuat sistem pengendalian korupsi di wilayah masing-masing.

Luwu Timur sendiri tercatat sebagai salah satu dari tujuh daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil meraih skor IEPK pada rentang 3,00–3,99 dengan predikat “wilayah bekerja”.

Predikat tersebut menggambarkan bahwa risiko korupsi di Luwu Timur telah cukup terkelola melalui kebijakan pencegahan, deteksi, dan respons yang berjalan secara konsisten di berbagai lini pemerintahan. Partisipasi pegawai juga menunjukkan peningkatan dalam sistem pencegahan dan pelaporan dugaan korupsi.

Dengan hasil itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut sebagai wujud tanggung jawab kepada publik dan bukti nyata penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam sesi pemaparan, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, Rasono, menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam penerapan IEPK, mulai dari aspek kebijakan, manajemen risiko, sistem whistleblowing (WBS), hingga lemahnya komitmen pimpinan.

“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi tersebut,” tuturnya.

Penandatanganan komitmen ini menjadi langkah konkret Pemerintah Daerah Luwu Timur dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkokoh sistem antikorupsi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh para inspektur, seluruh koordinator pengawasan BPKP Sulawesi Selatan, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi terkait.