Makassar, Respublica— Komisi C DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan kemacetan yang semakin parah di sejumlah titik dalam kota. Hal tersebut ditegaskan melalui rapat monitoring dan evaluasi (Monev) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (22/10/2025).

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan bahwa penanganan kemacetan memerlukan langkah konkret. Persoalan ini tak hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan temporer.

Ia bahkan mengusulkan agar Dishub bersama Pemerintah Kota membentuk tim reaksi cepat pengurai kemacetan di titik-titik padat kendaraan.

“Kita minta keseriusan dari Dinas Perhubungan dan juga keseriusan Pak Wali Kota, bagaimana membuat desain untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar. Kalau perlu dibentuk tim reaksi cepat mengurai kemacetan,” ujarnya.

Azwar juga menilai, anggaran tambahan untuk kebutuhan lapangan seperti penambahan personel dan pembatas jalan perlu dipertimbangkan. Menurutnya, dampak kemacetan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada laju perekonomian kota.

“Tidak apa-apa diusulkan anggarannya, diusulkan penambahan personel di lapangan. Permintaan untuk pembatas-pembatas jalan juga ditambah. Karena kemacetan itu bisa menyebabkan banyak hal tertunda. Termasuk perekonomian kita tertunda karena kemacetan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, keterlambatan masyarakat menuju tempat kerja atau pusat aktivitas ekonomi seringkali berdampak pada tertundanya transaksi keuangan dan mobilitas barang maupun jasa.

Dalam rapat tersebut, Azwar juga menyoroti beberapa titik kemacetan paling padat di wilayah dapilnya, seperti Jalan Baruga, Leimena, hingga kawasan Antang-Nipa-Nipa yang menjadi jalur utama keluar kota menuju Maros.

“Banyak titik ‘crowded’. Saya lebih fokus ke dapil saya, seperti Baruga, Leimena, dan arah keluar Makassar lewat Antang, Nipa-Nipa. Itu sudah jadi jalan utama, tapi justru mengecil. Kalau tidak diseriusi, kemacetannya luar biasa,” ungkapnya.

Menurut Azwar, salah satu penyebab utama kemacetan di Makassar adalah minimnya rekayasa lalu lintas yang adaptif terhadap peningkatan volume kendaraan. Karena itu, ia mendorong pembentukan tim khusus untuk melakukan kajian dan analisis teknis di lapangan.

“Saya melihat kemacetan juga disebabkan karena tidak adanya rekayasa lalu lintas. Makanya saya bilang, bentuk tim supaya bisa analisa. Apakah tim itu perlu didanai, buatkan saja anggarannya. Kita akan analisa dan bantu di-ACC-kan di Banggar,” tegasnya.