Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Grand Asia, Kamis (4/12/2025).

Kegiatan ini menghadirkan tiga pemateri: praktisi hukum Moh. Daris Lulang, SH; analis wawasan kebangsaan Kesbangpol Patahullah, AP, M.Si; serta Kanit Bimnas Polsek Manggala, Ipda H. Hamsir, Psi.

Dalam sambutannya, Hartono menegaskan bahwa pengawasan dan pemahaman terhadap Perda Ketertiban Umum terus menjadi perhatian penting. “Saya kembali mencoba melakukan pengawasan terkait perda tentang ketertiban umum,” ujarnya.

Ia menjelaskan alasan Perda ini terus disosialisasikan, yakni karena ketertiban dan ketentraman merupakan fondasi utama agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif.

“Kenapa ini penting untuk disosialisasikan? Karena salah satu syarat mutlak agar program pembangunan berjalan adalah ketika suasana ketertiban dan tentram terbangun di lingkungan masyarakat kita,” kata Hartono.

Hartono menambahkan bahwa situasi tidak aman akan membuat pemerintah kesulitan menjalankan agenda pembangunan. Ia menegaskan bahwa ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan kewajiban bersama.

“Menciptakan ketertiban jadi tugas semua orang, bukan hanya pemerintah dengan Satpol PP dan aparat keamanan. Tapi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat memahami isi Perda agar dapat mengetahui peran masing-masing. “Ini butuh gerakan bersama. Kalau ini diwujudkan maka saya kira ini bukan perkara yang sulit,” tambahnya.

Hartono juga menyinggung maraknya konflik sosial yang belakangan kembali muncul di sejumlah wilayah. Ia menyebut bahwa insiden seperti yang terjadi di Sapiria beberapa waktu lalu tidak boleh dibiarkan meluas ke daerah lain.

“Jangan sampai kejadian seperti itu menular ke tempat lain. Bagi saya selaku anggota DPR penting untuk menggali mengapa konflik ini masih sering terjadi,” tegasnya.

Ia menilai bahwa menciptakan ketertiban tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan aparat. Ia juga harus dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat.

“Tidak ada cara efektif menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat kecuali memberikan akses ekonomi yang baik, memberikan akses lapangan kerja. Kalau mereka berpendapatan, membangun ekonomi yang baik, saya pikir itu mengurangi kriminalitas di lingkungan kita,” jelasnya.