Respublica, Opini — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merupakan organisasi independen dan non-partisan yang menjadi wadah bagi para pengusaha muda di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan untuk membina, mengembangkan, dan memberdayakan kewirausahaan.

HIPMI Pusat berdiri pada 10 Juni 1972. Selanjutnya, HIPMI Daerah (BPD dan BPC) dibentuk mengikuti struktur pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Tidak terkecuali HIPMI Palopo yang berdiri seiring dengan pertumbuhan organisasi dan pemekaran wilayah pada masa itu.

Secara umum, masa bakti kepengurusan HIPMI berlangsung selama tiga tahun. Ketentuan ini ditetapkan dengan harapan terciptanya regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan muda di setiap daerah, sehingga semangat inovasi dan pembaruan dapat terus tumbuh. Jika merujuk pada konstitusi tersebut, seharusnya HIPMI menjadi ruang “belajar dan pembaruan” di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Namun, sayangnya hal tersebut tidak sepenuhnya tercermin di Kota Palopo. HIPMI Palopo seakan kehilangan peta dan arah pelayarannya. Organisasi ini tidak lagi hadir sebagai prioritas dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kewirausahaan di Kota Palopo, melainkan justru terjebak dalam praktik “politik meja makan” semata.

14 Februari 2026 menjadi penanda berakhirnya masa kepengurusan HIPMI Palopo di bawah kepemimpinan Imbara Firman, S.H. Selama tiga tahun masa kepemimpinan tersebut, tidak terlihat dampak (impact) yang signifikan. HIPMI Palopo nyaris tidak mengambil peran substansial dalam perjalanan kewirausahaan di Kota Palopo, seolah lupa akan jati dirinya dan tujuan awal kelahirannya.

Menjelang Februari 2026, HIPMI Palopo akan kembali menentukan pucuk pimpinan baru untuk periode 2025–2028. Sejauh ini, dua nama mencuat ke ruang publik, yakni Walter Notteboom dan Zulfikar Syarifuddin. Walter Notteboom diketahui merupakan anak kedua Wali Kota Palopo, sementara Zulfikar Syarifuddin adalah adik Wakil Wali Kota Palopo.

Pertanyaannya kemudian, apakah HIPMI Palopo hanya akan menjadi organisasi yang sibuk setiap tiga tahun sekali saat pemilihan ketua, lalu kembali pasif sambil menunggu proyek-proyek strategis? Ataukah justru di bawah kepemimpinan baru nantinya, HIPMI Palopo mampu mengarungi pelayaran besar yang menghidupkan kembali geliat wirausaha muda di Kota Palopo hingga 2028 mendatang?

Jika harapan tersebut kembali tidak terwujud, maka patut disayangkan organisasi sebesar HIPMI hanya akan dijadikan kendaraan pribadi atau golongan tertentu untuk sekadar “bersolek ria”, alih-alih hadir sebagai organisasi yang benar-benar memperjuangkan pemajuan kewirausahaan di Kota Palopo secara holistik.

Mohon doanya bersama, semoga HIPMI Palopo _”tidak lagi”_ Krisis Indentitas!

Anjas Wirabuana,S.Pd.,M.Sn (Dosen-Pengurus Hipmi Palopo)