Makassar, Respublica— Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyayangkan serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela yang dinilainya bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan multilateralisme yang selama ini diklaim dijunjung oleh Washington.

Melalui unggahannya di platform X, Anies menegaskan tindakan sepihak tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi Amerika Serikat sebagai negara yang kerap memosisikan diri sebagai penjaga demokrasi global.

Ia menilai, langkah itu semakin problematik di tengah dinamika dunia multipolar, ketika pengaruh Rusia dan Tiongkok di kawasan Amerika Latin terus menguat.

“Langkah tersebut berisiko memicu instabilitas yang meluas dan memaksa negara-negara seperti Indonesia untuk mengelola kepentingan nasional secara lebih strategis, alih-alih sekadar mengikuti arus ideologis,” ujarnya.

Lebih jauh, Anies menekankan bahwa apa yang terjadi di Venezuela dapat menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara berkembang.

Ia melihat persoalan tersebut bukan hanya sebagai pelanggaran kedaulatan, melainkan juga sebagai upaya sistematis untuk membatasi ruang gerak negara-negara Global South dalam mengelola sumber daya strategis mereka sendiri.

“Kita perlu memperkuat solidaritas antarnegara berkembang guna melindungi prinsip non-intervensi yang telah lama diperjuangkan,” tambahnya.

Anies juga menyoroti lemahnya efektivitas diplomasi multilateral melalui forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS).

Kondisi ini, menurutnya, membuat pendekatan lunak seperti ASEAN Way kian kurang relevan dalam menghadapi konflik yang bersifat langsung dan konfrontatif.

Ia mendorong semua pihak mengembangkan diplomasi yang lebih proaktif, termasuk membangun jejaring dengan aktor non-negara untuk memperkuat upaya mediasi, alih-alih mempertahankan sikap netral pasif yang justru berisiko menempatkan kita sebagai pihak yang terdampak.

Anies menilai, eskalasi konflik global ini juga dapat menjadi momentum bagi reformasi tata kelola dunia dari perspektif negara-negara Selatan.

Indonesia, kata dia, memiliki peluang untuk mengambil peran kepemimpinan di PBB dalam memperkuat suara negara berkembang, terutama terkait pengelolaan sumber daya strategis.

“Indonesia memiliki peluang untuk memimpin inisiatif di PBB guna memperkuat suara negara-negara berkembang, khususnya terkait isu sumber daya strategis,” ujarnya.

“Ini bukan semata respons moral, melainkan strategi bertahan hidup di dunia yang terfragmentasi—sebuah kepemimpinan yang membangun jembatan, bukan tunduk pada kekuatan yang destruktif,” tutupnya.