Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung meninjau kawasan rawan genangan di Kompleks Kelurahan Katimbang, Perumahan Kodam III, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu sore (10/1/2026).

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mencari solusi permanen atas persoalan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan.

Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Pelaksana BPBD Makassar M. Fadli Tahar, Camat Biringkanaya Juliaman, serta lurah setempat.

Wali Kota menyusuri sejumlah titik genangan sembari berdialog langsung dengan warga untuk mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat.

Di lokasi, Munafri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bertujuan memberikan rasa aman sekaligus memastikan penanganan banjir dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi terkini. Tujuannya adalah mencari solusi bagi masyarakat. Apalagi wilayah ini setiap tahun menjadi langganan banjir, sehingga memang perlu penanganan yang serius dan menyeluruh,” ujarnya.

Peninjauan lapangan ini menjadi langkah awal Pemkot Makassar dalam merumuskan strategi penanganan banjir secara komprehensif, khususnya di wilayah timur kota yang dikenal rawan genangan.

Hampir setiap musim hujan, warga Perumahan Kodam III hingga kawasan Jalan Paccerakkang harus menghadapi dampak banjir berupa luapan air, genangan jalan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

Dalam tinjauan tersebut, Munafri—yang akrab disapa Appi—melihat langsung kondisi genangan yang menutup badan jalan dan menghambat arus lalu lintas. Sejumlah pengendara roda dua bahkan terpaksa mendorong kendaraannya akibat mogok saat melintasi genangan air.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta keterangan warga, banjir di kawasan tersebut dipicu oleh luapan air kiriman dari Sungai Biring Je’ne akibat tingginya intensitas hujan.

Kondisi ini diperparah oleh terganggunya alur aliran air sehingga genangan tidak dapat mengalir dengan optimal. “Kalau kita melihat dan mendengarkan keterangan di lapangan, ini akibat air kiriman dari Sungai Biring Je’ne yang meluap,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Munafri menekankan pentingnya keterlibatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membenahi sistem aliran air, mengidentifikasi titik-titik sumbatan, serta memastikan jalur aliran berfungsi dengan baik.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap jalur aliran air, mulai dari hulu hingga ke titik pembuangan akhir.

Langkah ini bertujuan memastikan lokasi penyempitan, sumbatan, maupun perubahan fungsi lahan yang berdampak pada sistem resapan air dapat ditangani secara tepat.

“Ada beberapa titik yang harus kita lihat jalurnya. Mulai dari ujung aliran, proses pembuangannya ke mana, lalu di mana yang tersumbat. Biasanya terjadi penyempitan atau ada wilayah resapan yang berubah menjadi kawasan pembangunan. Ini semua akan kita pastikan Tertangani dengan baik,” paparnya.

Menurut Munafri, salah satu opsi yang akan dikaji adalah pembukaan atau penataan ulang saluran air agar aliran tidak lagi terperangkap di kawasan permukiman.

Mengingat Sungai Biring Je’ne berada di wilayah perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.

“Mudah-mudahan dari hasil peninjauan ini kita bisa carikan jalan keluar dari persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di tempat ini,” tambahnya.

Ia menegaskan Sungai Biring Je’ne merupakan sungai strategis yang harus dikelola secara optimal. Tanpa pengelolaan yang baik, sungai tersebut berpotensi menimbulkan risiko bencana yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Harapan kita, persoalan ini bisa Tertangani dan bisa teratasi. Karena kalau tidak, akan berdampak bagi masyarakat disini,” tukasnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat upaya mitigasi banjir di wilayah rawan.

Salah satunya melalui pemasangan Early Warning System (EWS) di sepanjang Sungai Biring Je’ne sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi banjir akibat peningkatan debit air.

Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan EWS berfungsi memantau ketinggian dan debit air sungai secara real time sehingga dapat memberikan peringatan lebih awal kepada petugas dan masyarakat.

“EWS ini menjadi alat penting untuk membaca kondisi sungai lebih cepat, sehingga petugas dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk bersiap,” ujar Fadli.

Selain itu, BPBD juga menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) selama 24 jam untuk melakukan pemantauan intensif, asesmen dampak, serta membantu warga apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan.

“Kami menyiagakan personel TRC selama 24 jam, khususnya di titik-titik rawan. Begitu ada indikasi kenaikan debit air yang berpotensi membahayakan, tim langsung bergerak,” jelasnya.

BPBD Makassar mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran Sungai Biring Je’ne untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta segera melaporkan kondisi darurat di lingkungan masing-masing.