Makassar, Respublica— Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan penertiban aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL). Kali ini dilakukan Pemerintah Kecamatan Biringkanaya di Jalan Poros Asrama Haji, Kelurahan Bakung, pada Jumat (30/1/2026).

Langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi kemacetan sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini terganggu.

Jalan Poros Asrama Haji dikenal sebagai salah satu jalur vital yang kerap mengalami kepadatan, khususnya menjelang dan selama musim haji.

Lapak-lapak PKL yang berdiri di atas saluran drainase dan sebagian badan jalan dinilai mempersempit ruas jalan serta menghambat kelancaran lalu lintas.

Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Lurah Bakung, Nani Handayani, SH, dengan dukungan Camat Biringkanaya Juliaman, S.Sos.

Kegiatan ini melibatkan unsur lintas sektor, mulai dari Satpol PP, TNI-Polri, hingga Linmas Kelurahan Bakung, sebagai bentuk kolaborasi dalam menjaga ketertiban wilayah.

Camat Biringkanaya, Juliaman, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan bersama unsur kewilayahan setempat dan menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat.

“Penertiban ini difokuskan di Jalan Poros Asrama Haji RT 03 RW 010 yang selama ini kerap digunakan oleh PK5 gunakan lapak diatas drainase,” ujarnya.

“Kondisi ini berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas, khususnya di kawasan yang menjadi akses penting masyarakat,” sambung Juliaman.

Ia menambahkan, penertiban di kawasan depan Asrama Haji Sudiang merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jalan Pajjayang, tepatnya di depan GOR Sudiang.

Juliaman mengungkapkan bahwa kegiatan penertiban dimulai sekitar pukul 13.30 WITA dan berlangsung hingga selesai dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta humanis.

“Seluruh proses berjalan aman, tertib, dan terkendali tanpa menimbulkan gesekan di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Pemerintah Kecamatan Biringkanaya dalam menata ruang publik agar sesuai dengan peruntukannya.

Ia menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara bertahap di lokasi lain yang dinilai melanggar aturan.

“Penertiban PK5 akan terus kami lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bersama,” tegas Juliaman.

Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan delapan lapak PKL yang telah berdiri selama kurang lebih satu dekade di atas saluran drainase dan tepat di depan pagar kawasan Asrama Haji.

Keberadaan lapak-lapak ini kerap menjadi pemicu kemacetan, terutama saat arus kendaraan meningkat di musim haji.

“Kami sudah melakukan survei dan sosialisasi sebanyak tiga kali. Ada delapan lapak yang berdiri di atas drainase, tepat di depan pagar. Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan untuk dibongkar secara aman dan damai,” ungkap Juliaman.

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Kecamatan Biringkanaya telah menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang di kawasan Terminal Daya, sehingga aktivitas usaha tetap dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik.

Selain di Jalan Poros Asrama Haji, penertiban juga dilakukan di area depan Sekolah Luar Biasa (SLB) 2 Makassar. Selama ini, lapak-lapak liar di lokasi tersebut menutupi area sekolah dan mengganggu akses serta kenyamanan lingkungan pendidikan.

“Pihak sekolah menyampaikan rasa syukur karena selama ini sekolah tertutupi lapak liar. Setelah penertiban, lingkungan sekolah menjadi lebih terlihat dan tertata,” pungkasnya.