Jakarta, Respublica— Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Kamis sore, 29 Januari 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa agenda pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan strategi konkret percepatan pembangunan perumahan nasional.

Presiden secara langsung mendalami progres dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program perumahan bersubsidi.

“Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kediaman pribadi Hambalang, 29 Januari 2026. Dalam pertemuan lebih dari 1 jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan,” tulis Seskab Teddy.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menerima laporan terkait perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi.

Salah satu yang disoroti adalah kegiatan land clearing di atas lahan seluas 30 hektare di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah susun bersubsidi.

Tak hanya itu, laporan juga mencakup kesiapan groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang direncanakan dibangun di tiga kawasan yang saling berdekatan.

Menurut Teddy, kawasan tersebut dirancang terintegrasi dengan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, pusat perkantoran dan industri, serta akses jalan utama.

“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Komitmen itu diwujudkan melalui percepatan pembangunan rumah bersubsidi yang dibarengi dengan penyederhanaan perizinan.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo melalui Menteri PKP menargetkan agar semakin banyak warga Indonesia dapat memiliki rumah layak dengan harga terjangkau, tanpa terbebani prosedur yang rumit dan biaya administratif yang tinggi.

“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan adminitrasi,” pungkasnya.