Jakarta, Respublica— Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merupakan kelanjutan dari kerja sama pertahanan yang telah dibangun kedua negara sejak 2006 melalui Defense Cooperation Agreement.

Menurut Sugiono, traktat tersebut tidak mengarah pada pembentukan aliansi militer ataupun skema pertahanan baru. Fokus utama kesepakatan ini adalah memperkuat mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, khususnya dalam merespons dinamika kawasan dan global yang saling berkaitan.

Hal itu disampaikan Menlu dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut membuka ruang dialog rutin antara pimpinan negara dan para menteri terkait untuk membahas perkembangan situasi keamanan secara terbuka dan terukur.

“Ini bukan merupakan bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer, tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” ujar Menlu Sugiono.

Lebih lanjut, ia menyebut kerja sama keamanan dengan Australia memiliki arti strategis bagi Indonesia maupun stabilitas kawasan. Menurutnya, upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan nasional sangat bergantung pada terciptanya lingkungan regional yang aman dan damai.

“Untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan nasional kita ini, kita perlu suatu suasana yang stabil, suasana yang tenang, suasana yang sejuk, damai. Karena kalau tidak ada kestabilan, tidak ada perdamaian, atau adanya tensi atau konflik itu akan membuat keinginan dan kepentingan serta cita-cita kita tadi itu tidak bisa tercapai,” jelasnya.

Sugiono menambahkan, komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara kawasan menjadi kunci agar tantangan bersama dapat dikelola secara konstruktif. Ia menilai, forum konsultasi semacam ini bukan hal baru dalam diplomasi Indonesia, karena juga diterapkan dalam hubungan bilateral maupun regional dengan negara mitra lainnya.

“Jadi di tengah situasi yang seperti ini yang namanya komunikasi, kemudian kerja sama kolaborasi itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah kepentingan strategis yang ingin diwujudkan, sehingga hubungan baik antarnegara, terutama dengan negara tetangga, harus terus dijaga.

“Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang,” pungkasnya.