Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, kembali menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Kearsipan Kota Makassar, Senin (16/3/2026).

Dalam sambutannya, Irwan Djafar menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola administrasi, khususnya di bidang kearsipan, sebagai fondasi utama dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

“Pengelolaan arsip yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, hingga pertanggungjawaban pemerintahan. Karena itu, sinergi antara DPRD dan perangkat daerah harus terus diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kearsipan Kota Makassar, Amalia Malik, dalam pemaparannya menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap arsip.

Menurutnya, arsip selama ini kerap dianggap tidak penting, padahal memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Arsip sering dianggap tidak ‘seksi’, namun ketika ditelusuri lebih dalam, perannya sangat vital. Banyak persoalan muncul karena lemahnya pengelolaan arsip, seperti kasus aset atau lahan yang tidak memiliki dokumen sah sehingga menimbulkan kendala saat dibutuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, tata kelola arsip yang baik akan mempermudah penyelesaian berbagai urusan organisasi perangkat daerah (OPD) secara cepat dan tepat, sekaligus meminimalisir potensi sengketa administrasi di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, pemateri kedua, Andi Nur Fajar, turut menyoroti pentingnya perubahan mindset terkait arsip, baik dalam lingkup pemerintahan maupun kehidupan pribadi.

Ia mencontohkan bahwa dokumen seperti KTP, BPKB, akta kelahiran, hingga paspor merupakan arsip penting yang harus dikelola dengan baik.

“Arsip sering dianggap tidak vital, padahal dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Pengalaman pribadi saya saat mengurus paspor menjadi lebih mahal karena tidak memiliki arsip pendukung. Jika arsip tersedia, prosesnya bisa lebih mudah dan biaya lebih ringan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang baik dapat mendukung transparansi pemerintahan, mempermudah proses audit, serta memperkuat fungsi pengawasan.

Selain itu, Andi Nur Fajar mendorong percepatan digitalisasi arsip dengan cara melakukan pemindaian dokumen dan menyimpannya di berbagai media, seperti telepon genggam, flashdisk, maupun penyimpanan berbasis cloud.

“Digitalisasi penting agar arsip tetap aman dan mudah diakses kapan saja. Jika dokumen fisik hilang, kita masih memiliki salinan digital yang dapat ditunjukkan saat dibutuhkan,” tutupnya.