Makassar, Respublica— Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Almadera, Makassar, Rabu (18/3/2026).

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Makassar, Andi Mariani, serta akademisi Alita Karen sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Ari Ashari Ilham menegaskan komitmennya terhadap akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Ia menyatakan tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan nyawa hanya karena faktor ekonomi.

“Saya tidak mau ada yang meninggal gara-gara mereka kategori orang miskin. Harusnya kita hadir di tengah yang membutuhkan. Kalau ada orang miskin yang tidak dilayani, telepon saya, saya pastikan hari itu juga akan dilayani,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan BPJS bagi warga tidak mampu. Menurutnya, jika terdapat masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS, maka pembiayaannya harus ditanggung melalui APBD.

“Kalau ada warga membutuhkan dan kategori miskin dan tidak bisa bayar BPJS, hubungi saya, itu akan dijadikan beban APBD,” ujarnya.

Ari turut berharap pemerintah kota di bawah kepemimpinan wali kota baru dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Makassar.

Sementara itu, Andi Mariani mengungkapkan bahwa penyakit tuberkulosis (TB) menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menyebut, penanganan TB masuk dalam program prioritas pemerintah pusat, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, TB merupakan penyakit menular yang rentan terjadi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sanitasi yang kurang baik. Ia menekankan pentingnya penguatan komitmen serta koordinasi lintas sektor dalam penanganannya.

“TB ini tanggung jawab kita bersama. Gejalanya antara lain batuk lebih dari dua minggu, penurunan berat badan, keringat di malam hari, dan kurang nafsu makan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan capaian penemuan kasus TB di Makassar pada 2025 yang mencapai 9.884 kasus, melampaui target awal estimasi kasus TB sebesar 7.970 kasus. Hal ini menunjukkan meningkatnya upaya deteksi dini di masyarakat.

Andi Mariani turut menyinggung adanya dinamika dalam kepesertaan BPJS akibat pergeseran kuota dari Kementerian Sosial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga tidak lagi tercover oleh skema pusat dan harus ditangani melalui pembiayaan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Alita Karen menyoroti tantangan sosial dalam upaya pencegahan dan penurunan kasus TB. Ia menyebut stigma masyarakat masih menjadi hambatan utama, di mana sebagian warga menganggap TB sebagai penyakit kutukan.

“Padahal TB berkaitan dengan pola hidup dan kebersihan lingkungan. Stigma ini membuat penderita justru dijauhi,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penularan. Menurutnya, warga yang sering berinteraksi dekat dengan penderita TB berpotensi terpapar dan perlu segera memeriksakan diri.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk mengingatkan penderita TB agar rutin mengonsumsi obat hingga tuntas demi mencegah penularan lebih luas.