Makassar, Respublica— Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, mengungkapkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya pada triwulan I tahun 2026.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan Monev bersama mitra kerja OPD di Kantor Sementara DPRD Makassar, Kamis (2/4/2026). Irwan menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana realisasi belanja daerah di awal tahun.

Legislator NasDem itu menyebutkan, secara umum realisasi anggaran di OPD masih berada pada kisaran 10 hingga 15 persen. Angka tersebut didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan jasa masih belum berjalan optimal.

“Belum ada yang mencapai 20% sesuai dengan persyaratan itu karena harusnya kalau kita monev di akhir bulan, di awal bulan itu mungkin sudah bisa masuk karena ini sedikit sekali waktu untuk membayar pegawai-pegawai itu,” terangnya.

Meski demikian, Irwan menegaskan bahwa capaian di angka 10 persen bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia menilai kondisi tersebut masih wajar, mengingat ada beberapa faktor teknis dalam penyaluran anggaran, termasuk pembayaran gaji.

“Bukan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan karena ada beberapa faktor misalnya, karena kan untuk misalnya gaji khususnya di Kecamatan, gaji RT-RW ini kan baru dua bulan dibayar baru bulan Januari dan Februari,” ungkapnya.

Terkait kinerja mitra OPD, Irwan mengaku tidak menemukan persoalan yang menonjol. Justru, ia memberikan apresiasi atas kinerja OPD yang dinilai tetap menjaga kepatuhan dan koordinasi yang baik.

“Ya memang beberapa yang mungkin karena dia baru di posisinya sehingga dia belum bisa memahami sepenuhnya,” tutupnya.