Makassar, Respublica— Persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah terus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Makassar. Upaya penanganan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa isu persampahan kini menjadi prioritas utama. Ia menekankan peran penting camat dan lurah dalam memastikan kondisi lingkungan di wilayah masing-masing tetap bersih dan tertata.

“Produksi sampah di Makassar telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Perlu solusi penanganan serius,” hal itu, disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan penanganan persampahan yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, para asisten, kepala dinas, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar.

Munafri yang akrab disapa Appi menjelaskan, kemampuan pengangkutan sampah saat ini baru mencapai sekitar 67 persen dari total produksi harian. Artinya, masih terdapat lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah yang berpotensi tidak terangkut setiap hari.

Kondisi tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang membutuhkan pembenahan sistem pengelolaan secara menyeluruh, terutama pada aspek pengangkutan.

“Ini angka yang besar, artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal di wilayah kita setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Ia menilai, salah satu akar persoalan terletak pada ketidaksinkronan antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dengan jadwal pengangkutan oleh armada. Hal ini kerap memicu penumpukan sampah di berbagai titik.

“Perlu diatur ulang jam pembuangan sampah dan jam pengangkutan, agar kebersihan tetap terjaga. Jangan sampai sampah dibuang pagi, tapi diangkut siang atau sore. Ada jeda waktu yang membuat sampah menumpuk dan terlihat tidak terkelola,” ujarnya.

Karena itu, Appi meminta camat dan lurah segera menyusun ulang sistem pengangkutan yang lebih efektif dan terintegrasi, termasuk merancang alur kerja yang jelas dan terukur. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara waktu buang dan waktu angkut sampah.

“Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana,” tegasnya.

Selain penataan sistem, Munafri juga menyoroti masih adanya praktik pembuangan sampah di trotoar dan sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, khususnya sektor kuliner dan komersial, untuk mengelola sampah di area masing-masing dan menyesuaikan dengan jadwal pengangkutan.

Perhatian khusus juga diberikan pada kawasan dengan volume sampah tinggi, seperti pusat aktivitas ekonomi, warung, dan area komersial lainnya. Ia menekankan agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan lebih disiplin dan terjadwal.

Di sisi lain, Munafri menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem penarikan retribusi sampah, terutama di sektor usaha. Ia menilai masih terdapat ketidakseimbangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan besaran iuran yang dibayarkan.

“Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong pendataan ulang kawasan komersial serta penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, ia juga meminta pembaruan data penerima subsidi iuran sampah. Menurutnya, data yang ada saat ini masih perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kita bantu dengan mengurangi beban bulanan mereka, salah satunya dengan membebaskan iuran sampah. Tapi datanya harus jelas dan valid,” imbuh Appi.

Tak hanya itu, Munafri juga menginstruksikan verifikasi ulang data petugas kebersihan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada data tidak valid atau fiktif yang masih tercatat sebagai penerima gaji.

“Saya yakin masih ada data yang tidak valid. Ini harus dicek ulang agar tidak ada kebocoran anggaran,” tegasnya.

Munafri menegaskan bahwa pembenahan sistem persampahan membutuhkan komitmen bersama dan kerja yang konsisten dari seluruh jajaran pemerintah. Tanpa keseriusan, persoalan sampah akan terus berulang dan semakin kompleks.

“Kalau ini kita jalankan bersama dan konsisten, tingkat kebersihan kota pasti akan meningkat signifikan,” terangnya.

Ia pun optimistis, dengan pembenahan sistem yang terukur dan kolaboratif, persoalan sampah di Makassar dapat dikendalikan secara bertahap.

“Kalau sistem ini kita benahi dengan baik, maka persoalan sampah bisa kita kendalikan secara bertahap,” ungkapnya.