Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kedisiplinan administrasi di seluruh organisasi perangkat daerah.

Ia secara khusus menyoroti peran Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar bekerja seirama dalam menata kawasan kota, termasuk dalam pengawasan serta penertiban gudang yang selama ini kerap luput dari pengendalian administratif.

Menurutnya, persoalan tata ruang dan aktivitas pergudangan tidak bisa dipandang semata sebagai urusan teknis. Lebih dari itu, hal tersebut berkaitan langsung dengan ketertiban kota, potensi kemacetan, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat.

Munafri juga menekankan perlunya penguatan peran camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah. Ia menilai keberhasilan penataan kota sangat bergantung pada keterlibatan aktif aparat kewilayahan yang memahami kondisi riil di lapangan.

“Camat dan lurah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga,” imbuh Munafri, Selasa (7/4/2026).

Ia menyebut, sinergi antara penegakan aturan, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran wilayah menjadi kunci dalam menghadirkan tata kelola kota yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Kita mau tertib administrasi, penataan gudang hingga penguatan peran Camat dan Lurah sangat penting,” katanya.

Munafri kembali menegaskan bahwa camat dan lurah harus menjadi penanggung jawab wilayah yang memiliki pemahaman detail terhadap kondisi daerahnya, mulai dari data penduduk, fasilitas pendidikan, hingga aktivitas investasi yang berlangsung.

“Pastikan semua yang berjalan di wilayah itu sesuai aturan, tidak ada yang melanggar, dan semua terdata dengan baik,” tegas Munafri.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah keberadaan gudang dan aktivitas logistik di dalam kota, khususnya di wilayah utara seperti Kecamatan Tallo dan sejumlah kecamatan lainnya. Ia menyoroti praktik parkir kendaraan ekspedisi di badan jalan yang kerap memicu kemacetan dan keresahan warga.

“Sering kali sopir membawa pulang mobil dan diparkir di lorong atau pinggir jalan. Ini menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Tidak boleh ada lagi aktivitas seperti ini tanpa izin,” pesan tegas Munafri.

Ia menambahkan, keluhan masyarakat terkait aktivitas gudang logistik harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas terkait, termasuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Termasuk melakukan penertiban secara tegas terhadap aktivitas yang melanggar aturan,” tegasnya.

Selain penegakan aturan, Munafri mendorong camat dan lurah untuk terus membangun koordinasi dengan perangkat daerah guna melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Ia menilai kompleksitas pelayanan saat ini menuntut kemampuan manajerial yang baik di tingkat wilayah.

“Waktu 24 jam pun tidak cukup kalau tidak dikelola dengan baik. Maka dibutuhkan sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar para camat dan lurah tidak bekerja secara individual atau “one man show”. Menurutnya, pembagian tugas yang jelas dalam struktur pemerintahan sangat penting agar pelayanan tetap berjalan optimal.

“Jangan semua pekerjaan ditumpuk pada satu orang. Ini kerja tim. Harus ada distribusi tugas yang jelas agar pelayanan tetap berjalan,” terangnya.

Munafri menilai kepemimpinan di tingkat wilayah juga harus menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur, khususnya generasi muda, dalam mengasah kemampuan kepemimpinan dan kerja sama tim.

Di sisi lain, ia turut menyoroti penataan taman kota yang dinilai belum maksimal. Ia meminta adanya koordinasi yang jelas antara camat, lurah, dan Dinas Lingkungan Hidup terkait pembagian tanggung jawab pengelolaan.

“Jangan ada yang ambigu, harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar taman-taman kita terawat dengan baik,” katanya.

Ia juga menekankan agar program “Jumat Bersih” terus dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, kebersihan lingkungan harus dimulai dari kesadaran individu dan diperkuat melalui peran aktif RT/RW.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan hari jadi Kota Makassar mendatang.

“Insya Allah di bulan November, kita akan umumkan kelurahan terbersih dan terbaik dengan hadiah yang fantastis,” pungkasnya.