Luwu Timur, Respublica— Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) kembali menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler (Ibas-Puspa), bantuan seragam sekolah gratis disalurkan kepada ribuan siswa dari jenjang PAUD hingga SMP, baik negeri maupun swasta.

Penyerahan simbolis dilakukan di halaman Kantor Bupati, Senin (30/3/2026). Total sebanyak 16.253 paket seragam dibagikan kepada siswa yang tersebar di seluruh wilayah Luwu Timur.

Bupati Irwan  menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada lagi anak yang terhambat bersekolah akibat persoalan seragam.

Ia menjelaskan, pada hari itu pemerintah menyerahkan 16.253 paket seragam sekolah bagi siswa PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian 5.315 paket untuk PAUD, 5.739 paket untuk SD, dan 5.199 paket untuk SMP.

“Penyaluran dimulai hari ini dan saya pastikan menjangkau seluruh sekolah di 11 kecamatan, ditargetkan rampung paling lambat Rabu,” ujarnya.

“Ini komitmen kami agar tidak ada lagi anak-anak yang terkendala seragam untuk bersekolah. Mari kita kawal bersama agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Program ini pun menuai apresiasi positif dari kalangan akademisi di bidang pendidikan. Dosen Teknologi Pendidikan UNM, Sofyan Basri, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap dunia pendidikan.

“Pembagian paket seragam sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah. Terutama, bagi anak-anak dengan keluarga yang kurang beruntung,” ujarnya.

Ia berharap intervensi pemerintah tak berhenti pada pembagian bantuan saja. Menurut dia, perlu ada langkah lanjutan untuk mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi siswa dan keluarganya.

“Jika pada akhirnya ditemukan persoalannya adalah ekonomi, maka pemerintah melakukan intervensi program untuk penguatan ekonomi. Karena, hampir seluruh persoalan anak putus sekolah itu adalah motif ekonomi berdasarkan hasil riset saya tahun 2023 di Kelurahan Tallo,” jelasnya.

Kata Sofyan, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sehingga Pemkab Lutim perlu menghadirkan kebijakan yang tak hanya memutus rantai putus sekolah, tapi juga menguatkan kemandirian ekonomi keluarga.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, program ini juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Pemkab Lutim melibatkan penjahit di berbagai pelosok daerah dalam proses produksi seragam, sehingga pelaku usaha kecil turut merasakan manfaatnya.

Pengamat Ekonomi Pembangunan, Afrianto Nurdin, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat dan terintegrasi. Menurutnya, banyak daerah telah menjalankan program seragam gratis, namun tidak semuanya mampu bersinergi dengan pemberdayaan UMKM lokal.

“Sebagian daerah memang memprogramkan seragam gratis, tapi memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia barang, itu yang sulit disinergikan. Pemkab Lutim berhasil melakukan itu,” kata Afrianto.