Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Odhika Cakra Satriawan, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan I bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Dalton, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, serta akademisi Armin sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Odhika Cakra Satriawan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan, merupakan bagian penting dalam memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program di sektor pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan,” ujar Odhika.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan konstruktif guna memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada, termasuk dalam hal sarana dan prasarana sekolah serta kesejahteraan tenaga pendidik.

Sementara itu, dalam pemaparan materinya, Kurniati mengungkapkan sejumlah capaian kinerja sekaligus rencana program strategis Dinas Pendidikan Kota Makassar, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Program tersebut meliputi bantuan perlengkapan sekolah, revitalisasi infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa, serta penguatan program sekolah berbudaya lingkungan melalui Program Adiwiyata.

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), melalui Seksi Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan menjalankan sejumlah kegiatan seperti pembangunan satuan pendidikan, rehabilitasi sekolah, serta pengadaan barang penunjang kegiatan belajar mengajar.

Kurniati juga memaparkan struktur anggaran pendidikan Kota Makassar yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp900 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai guru dan tenaga kependidikan, Rp200 miliar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sekitar Rp120 miliar untuk kebutuhan revitalisasi sekolah.

“Meski secara nominal anggaran pendidikan terlihat besar, namun untuk operasional dan rehabilitasi sekolah sebenarnya masih sangat terbatas. Anggaran revitalisasi sekitar Rp120 miliar itu harus dibagi ke empat bidang dan sekretariat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data yang diajukan ke kementerian pada Desember tahun lalu, terdapat sekitar 300 sekolah dasar di Makassar yang mengalami kerusakan berat hingga sedang. Namun, kuota bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat hanya sebanyak 79 sekolah.

“Upaya yang kami lakukan adalah mengumpulkan kepala sekolah dan operator untuk memperbaiki data Dapodik sesuai persyaratan kementerian. Harapannya, 79 sekolah yang diusulkan dapat memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta menyoroti berbagai isu, termasuk persyaratan beasiswa yang dinilai cukup banyak. Menanggapi hal itu, Kurniati menjelaskan bahwa salah satu skema beasiswa yang tersedia adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari pemerintah pusat.

“PIP memang melalui data Dapodik sekolah. Orang tua dan peserta didik harus memenuhi sejumlah persyaratan, terutama bagi siswa dengan pertimbangan khusus,” jelasnya.

Selain itu, pertanyaan juga muncul terkait progres program seragam sekolah gratis. Kurniati menjelaskan bahwa program tersebut belum menggunakan anggaran APBD, melainkan melalui dukungan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai pihak.

Ia menyebutkan, Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra, seperti perbankan dan perusahaan swasta, untuk pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah. Bantuan tersebut telah disalurkan ke beberapa kecamatan seperti Tallo, Tamalate, Tamalanrea, dan Biringkanaya dan beberapa kecamatan lainnya.

“Yang diberikan saat ini bukan hanya seragam, tetapi juga perlengkapan sekolah seperti tas dan tumbler untuk siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Untuk tahun ajaran 2026/2027, kami sudah melakukan perencanaan awal dan berkoordinasi dengan penyedia jasa tekstil. Insyaallah program ini menjadi prioritas wali kota,” ungkapnya.