Luwu Timur, Respublica— Sejumlah fraksi di DPRD Luwu Timur menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Meski demikian, apresiasi tersebut turut disertai sejumlah catatan kritis sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Lutim pada Senin (6/4/2026).

Juru Bicara Fraksi NasDem, Muhammad Iwan, menyebut LKPJ tahun anggaran 2025 memberikan gambaran perkembangan daerah selama satu tahun terakhir yang patut diapresiasi. Ia menilai berbagai indikator makro daerah menunjukkan tren positif.

“Dari LKPJ tahun anggaran 2025 kita telah mendapatkan gambaran perkembangan daerah selama satu tahun ini. pastinya menyambut baik hasil tersebut dengan berbagai capaian secara umum indikator makro Kabupaten Luwu Timur seperti berkurangnya tingkat pengangguran 4,56 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 turun menjadi 3,7 persen,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa capaian tersebut sejalan dengan peningkatan di sektor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta membaiknya indikator pembangunan manusia.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, H.M. Sarkawi, memberikan catatan terhadap aspek administratif dalam penyusunan dokumen LKPJ. Menurutnya, meskipun tim penyusun telah bekerja dengan baik, masih terdapat hal yang perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

“Setelah mempelajari secara seksama LKPJ tahun 2025 menilai bahwa tim penyusun telah berupaya melakukan tugas dengan baik dan serius tapi kami melihat belum sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kemendagri nomor 19 tahun 2024 sehingga ke depan disarankan untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan format baku,” jelasnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Andi Surono, menyoroti ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan. Ia menilai sektor tersebut masih mendominasi, padahal sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi alternatif.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan distribusi demografis tenaga kerja di sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Meski memberikan kritik, Fraksi PDIP tetap mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran.

“Kita juga perlu memberikan apresiasi pada pemerintah daerah yang mampu menjaga serta mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 3,27 persen di 2024 naik menjadi 3,70 persen dan pengangguran turun 4,58 persen di 2024 menjadi 3,70 persen di 2025,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, serta dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo. Turut hadir pula anggota DPRD, jajaran asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, hingga kepala bagian di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, DPRD Luwu Timur menilai kinerja pemerintah daerah selama 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif, meskipun masih diperlukan pembenahan dalam sejumlah aspek, baik dari sisi substansi kebijakan maupun tata kelola administrasi pemerintahan.