Jakarta, Respublica— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya angkat bicara di hadapan publik terkait situasi mencekam akibat gelombang demonstrasi di sejumlah daerah yang menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR.

Dalam pernyataan resminya, Prabowo menegaskan bahwa negara menjunjung tinggi kebebasan berpendapat serta terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia juga menyoroti adanya tindakan aparat yang dinilai berlebihan.

Namun ia memastikan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Prabowo meminta agar proses tersebut dijalankan cepat, transparan, dan dapat dipantau publik.

Ia juga menyampaikan kabar bahwa partai politik telah sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menjadi sasaran kritik masyarakat. Laporan tersebut telah diterima langsung dari pimpinan parpol.

“Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, (31/8/2025).

Selain itu, Presiden mengungkapkan para pimpinan DPR telah menyepakati pencabutan sejumlah kebijakan kontroversial. Kebijakan tersebut meliputi pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.