Makassar, Respublica— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menguatkan koordinasi lintas sektor demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat langkah penanganan tuberkulosis (TBC).

Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Balai Kota Makassar.

Rakor tersebut membahas strategi pencegahan keracunan makanan pada program MBG yang kini berjalan di sejumlah daerah. Turut hadir Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional.

Munafri ikut didampingi Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kadis Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kadis Pendidikan Achi Soleman, dan Kadis Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.

Menurutnya, rakor ini adalah tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar MBG tetap berjalan aman, higienis, serta sesuai standar gizi. Dalam kesempatan yang sama, percepatan penanggulangan TBC juga kembali ditegaskan sebagai agenda nasional bidang kesehatan.

Munafri menekankan komitmen Pemkot Makassar untuk memperkuat pengawasan dan edukasi lintas dinas. “Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri.

Ia menambahkan keterlibatan TP PKK dan kader posyandu sangat penting untuk ikut menangani masalah tuberkulosis. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Appi.

Pemkot Makassar kini juga memastikan pelaksanaan MBG tetap memenuhi standar gizi. Saat ini, terdapat 45 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik kategori 3B.

Munafri menegaskan perlunya langkah preventif agar makanan yang disajikan tetap terjamin kualitasnya. “Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan semua sekolah untuk memastikan pengawasan berjalan baik,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sertifikat higienis bagi penyedia makanan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya.

Munafri meminta sekolah-sekolah penerima program melakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan berjalan menyeluruh.

“Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah kota masih menunggu regulasi teknis terbaru. “Kita masih menunggu regulasi Perpres yang akan keluar. Sambil menunggu, saya minta semua pihak berhati-hati dan memastikan seluruh proses MBG aman bagi siswa,” tandasnya.

Dari sisi pusat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan protokol baku harus dijalankan bila terjadi keracunan makanan pada program MBG.

“Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” tegasnya.

Budi juga menekankan peran UKS di sekolah sebagai garda terdepan pencegahan. “Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” imbuhnya.

Selain memperkuat UKS, ia meminta SPPG mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Target penyelesaian dipangkas menjadi 13 hari. “Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi,” ujar Budi.

Untuk deteksi cepat, laboratorium daerah diminta dilengkapi PCR serta fasilitas uji toksikologi. “Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami sedang menghitung biaya agar bisa menambah alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan,” jelasnya.

Budi menyebut pengalaman pengawasan katering jamaah haji bisa jadi contoh model uji cepat yang akan diterapkan pada MBG. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi dasar di sekolah, mulai dari cuci tangan hingga memeriksa alergi makanan.

“Setiap daerah harus siap. Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” pungkasnya.