Kebenaran itu tidak dikenali dari orangnya. Kenalilah kebenaran, maka kau akan mengetahui orang-orangnya.

–Ali bin Abi Thalib r.a.

Apabila keinginan Prabowo menjadi juru damai pasca serangan Amerika Serikat-Israel atas Iran akhir Februari lalu terjadi, menurut saya, adalah satu dari tujuh keajaiban dunia. Lebih ajaib lagi, jika blio berhasil memengaruhi keputusan Donald Trump dan Netanyahu agar mengambil keputusan menarik mundur seluruh armada perangnya di kawasan Timur Tengah dan pendudukan Palestina.

Keajaiban dunia ini seolah-olah membuat blio bagai abang-abangan bagi dua remaja yang kelahi memperebutkan seorang gadis dari gang sebelah rumah. Karena merasa paling tua dan sarat pengalaman kehidupan jalanan, maka perlu bagi seorang abang melerainya dengan memberikan nasihat agar mau diajak berdamai.

Permasalahannya ini bukan soal abang-abangan yang hanya menggunakan modal omdo doang. Ini masalah politik luar negeri, dan bagaimana posisi Indonesia di antara percaturan Internasional yang melibatkan negara-negara besar dengan sejumlah gagasan strategis di bidang politik, ekonomi, militer, sains, dan budaya.

Untuk menguji itu perlu diajukan pertanyaan berupa posisi tawar apa yang dimiliki Prabowo dalam kontestasi geopolitik dunia saat ini? Apa keunggulan diplomasi dan lobi yang menyetarakan blio dengan penguasa seperti Trump atau pimpinan-pimpinan Iran?

Dalam kapasitas apa juga blio ini perlu bertindak menjadi penengah di antara dua negara gigantik yang sama-sama bersikeras? Amerika Serikat bersikeras ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, sementara Iran diketahui merupakan bangsa yang tinggi harga diri dan resiliens dari berbagai embargo dan tekanan internasional empat dekade lebih.

Bagai kunyuk merindukan bulan saja. Keinginan Prabowo dianggap sama derajatnya dengan beragam janji-janji politiknya selama ini: omon-omon belaka. Sesuatu hal yang nyaris tidak akan ada dunia aktualnya.

Apalagi, blio nyatanya bukan abang-abangan dua bangsa yang sedang bertikai ini, dan lebih memalukan karena sepertinya yang bersangkutan tidak menyadari posisinya sebagai bagian dari “anak lorong yang sama” dari ketua geng yang tidak ingin dibina oleh Babinsa desa, alias koalisi sesat saingan PBB, Board of Peace diisi oleh dua negara bejat macam Amerika Serikat dan Israel!

Itu sebabnya, posisi blio sulit saat ini untuk tidak mengatakan tidak berharga. Keputusannya  cenderung gegabah, sementara banyak pihak mulai menyadari Iran nyatanya bukan negara dengan kemampuan militer kaleng-kaleng, yang berpotensi mengubah peta hegemoni global yang selama ini dipengaruhi Amerika Serikat.

Akan menjadi kecenderungan dunia selanjutnya, kejengahan kepada watak dispotik Amerika membuka kesadaran dan arah baru interaksi internasional bahwa politik global yang didasarkan dengan kebencian dan arogansi tidak akan bertahan lama. Iran, tanpa disadari banyak orang, dalam hal ini adalah subteks politik di luar dari gramatikal politik Barat yang kerap didasarkan pada kepentingan sesaat, pragmatisme, dan muslihat tipu-tipu.

Iran sekarang ini satu-satunya “variabel x” yang mengacaukan seluruh uraian menyangkut indikator-indikator agama, peradaban, sains, politik, dan demokrasi yang oleh dunia hanya dapat dijangkau melalui peradaban Barat.

Iran adalah anomali bagi sejarah yang dibentuk melalui logika kekuasaan Barat. Iran, dengan wujud perlawanannya sekarang—yang memperlihatkan misil-misil berkecepatan dan akurasi tinggi—menjadi antitesis paling radikal dalam mewujudkan kembali sejarah peradaban dunia yang telah dicoreng oleh dominasi Barat.

Dengan kata lain, masa depan politik dunia adalah dekolonisasi, yaitu keinginan yang kuat bagi bangsa-bangsa pinggiran untuk keluar dari dominasi imperialisme Barat, sesuatu hal yang sama dengan pendirian Iran dalam merespons Amerika Serikat dan Israel sejauh ini.

Tahun 1978 saat Michel Foucault, sosiolog Prancis, mengunjungi Iran untuk menulis bagi harian Italia Corriere della Sera, ia melihat langsung gelombang perlawanan rakyat berdimensi lain dari yang lain dibandingkan model revolusi Eropa.

Melalui esainya bertitel Iran: The Spirit of a World without Spirit, Foucault memuji pemberontakan rakyat Iran sebagai manifestasi teladan dari kekuatan kolektif yang melampaui kategori kelas sosial berbasis ekonomi seperti pada pengandaian analisis perubahan marxisme. Pemberontakan saat itu didorong oleh kekuatan bersama berbasis eskatologi agama.

Hal yang paling menentukan dari proses transformasi sosial itu adalah model dan motivasi revolusi Iran yang kemudian meletus setahun setelah kunjungannya pada 1978 yaitu dimensi spiritualitas politik (political spirituality) yang bersumber dari teologi pembebasan a la Syiah.

Bagi Foucault spritualitas teologi Syiah tidak memformulasikan suatu sikap hidup yang fatalistik, melainkan mendorong penganutnya menjadi seseorang yang tampil dalam sejarah sebagai agen sadar dan tercerahkan, yang disebutnya mengarahkan perubahan lebih jauh lebih ke dalam ketimbang hanya sekadar pergantian rezim kekuasaan.

Paska pembalasan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, dan kehancuran bertahap Israel diserbu misil Iran, menjadi momentum keruntuhan mitos pertahanan  militer Amerika Serikat, terutama Israel yang digembar gemborkan sulit ditembus.

Ini menandai stategi militer Iran menjadi lebih kuat ditopang melalui kemampuan sains dan teknologi informasi yang dapat menciptakan berbagai misil canggih seperti disaksikan belakangan ini. Itu sebabnya, aksi intelijen  Israel selama ini banyak menargetkan bukan saja pimpinan militer, tapi kelompok ilmuwan Iran yang bekerja di balik pengembangan teknologi persenjataannya.

Iran juga kuat dengan kesetiaan mayoritas rakyatnya kepada pemimpin tertinggi, Ayatullah Ali Khamenei, yang berpegang teguh kepada politik anti penjajahan sejak era Imam Khomenei. Melihat hubungan rakyat Iran dengan pimpinan tertingginya, rasa-rasanya sulit ditemukan di bangsa lain, yang sangat cinta dan percaya sampai pada titik kesadaran rela mengorbankan dirinya demi pemimpin dan bangsa mereka.

Bagi sebagian orang fenomena ini menjadi kompensasi atas kekecewaan yang berasal dari keadaan dalam negeri salah urus, yang sebelumnya juga dikagetkan keputusan ganjil pemerintah Indonesia bergabung dengan Board of Peace, yang secara moral menyakiti bangsa Palestina.

Board of Peace bukan solusi tapi medium aliansi yang mendelegitimasi peran PBB sebagai menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mencegah konflik, serta mempromosikan HAM dan kerja sama ekonomi-sosial antar bangsa. Amerika Serikat menunjukkan gelagat ingin menang sendiri dan tidak mau diatur.

Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace menjelaskan setidaknya tiga hal, yakni (1) Pemerintah Prabowo gagal menjalankan politik bebas aktif yang selama ini diperankan pemerintah Indonesia dan lebih condong ke Barat dengan arti telah memutus ikatan moral kepada bangsa-bangsa terjajah, (2) Kegagalan ini mencerminkan pragmatisme ekonomi jangka panjang untuk ikut mendapatkan untung dalam proyek pembangunan ulang wilayah Palestina, dan (3) Keikutsertaan Indonesia gagal paham dalam melihat proses lahirnya perdamaian dunia dengan menganggap Amerika Serikat dan Israel sebagai peacemaker yang merupakan dalang dari semua masalah politik di Timur Tengah.

Terakhir, kecamuk perang Amerika Serikat-Isreal vs. Iran memberikan pergumulan ruang identitas mengenai posisi politik, bahkan menyeret-nyeret perbedaan mazhab dalam Islam. Koalisi Board of Peace contohnya, mengacaukan makna semantik identitas Islam sebagai pandangan dunia yang menempatkan kelompok tertindas (mustad’afin) sebagai kaum yang wajib dibela, sementara mayoritas negara Islam di dalamnya justru memilih berkoalisi dengan musuh-musuh kemanusiaan.

Sementara itu di sisi lain, makna kebenaran, keadilan, dan pembebasan juga nyatanya masih bertolak dari isu aliran kepercayaan, yang berarti mazhab menjadi indikator kebenaran bukan kebenaran yang mengukur mazhab mana yang benar. Kekacauan logika pikir seperti ini kembali diawetkan melalui isu permusuhan mazhab dalam Islam, yang sebenarnya tidak kompatibel lagi dengan semangat zaman yang mengedepankan kolaborasi alih-alih kompetisi.

Penulis adalah Bahrul Amsal, Dosen Sosiologi FIS UNM