Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad sepakat dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang hendak menindak tegas parkir liar di Kota Makassar.

Baginya, parkir liar adalah masalah klasik di Makassar yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Sebab selama ini, Pemkot Makassar belum memberikan solusi kongkret soal fenomena yang meresahkan tersebut.

“Ini masalah klasik, namun minim solusi.  Jadi, masalah-masalah lama ini yang sampai sekarang tidak pernah terselesaikan dan terdamaikan baik dari masyarakat sendiri maupun dari produk dari pemerintah kota,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar itu melihat, akbiat maraknya parkir liar,  Pemkot Makassar tak mendapatkan asupan PAD tersebut karena hasil parkirnya masuk di kantong pribadi. Tak tersalurkan ke kas Pemkot Makassar.

“Jangankan setengahnya, bahkan seper-sepulunya pun belum kita dapatkan sama sekali. Kota Makassar ini besarnya kan. Penduduknya mungkin dari sisi pengadaan kendaraan sudah berada di angka 500-600 ribu kendaraan, baik itu yang kendaraan bermotor maupun yang roda empat,” ujarnya.

“Nah ini kalau kita hitung-hitung dari jumlah besarannya, itu sangat mungkin untuk bisa mendongkrak atau menaikkan jumlah PAD yang begitu signifikan ketika pengawasannya itu dimaksimalkan,” jelas legislator Demokrat tersebut.

Ray mengajak Pemkot Makassar untuk mencontoh pengelolaan parkir di daerah lain seperti Surabaya. Menurutnya kota tersebut berhasil mengelola sistem perparkirannya, hingga menghasilkan PAD yang sangat besar.

“Surabaya dengan segala bentuk pengawasan yang dimiliki, itu bisa mendapatkan keuntungan atau dividen dari parkir itu sebesar di antara Rp 50 miliar. Ini sangat besar. Kota Makassar itu Rp 2 miliar saja sudah bangga. Padahal itu sangat kecil,” ujarnya.

Ray melanjutkan, PD Parkir Makassar tak memiliki inovasi yang bagus sehingga sistem perparkiran di Makassar tak terkelola dengan baik. Akibatnya, parkir liar menjamur yang tentunya merugikan masyarakat dan Pemkot Makassar itu sendiri.

Olehnya itu, anggota Fraksi MULIA itu berharap Pemkot Makassar dapat fokus pada pengelolaan parkir. Karena ranah tersebut adalah salah satu potensi besar yang bisa menghasilkan PAD yang besar.

“Nah kalau kita tidak maksimalkan itu ya bukan kita tidak mau membuka lapangan kerja kepada teman-teman para tukang parkir, tapi kan harus ada ramuan-ramuan khusus di mana pemerintah kota itu betul-betul hadir di situ,” ujarnya.

Ia pun menegaskan akan mendukung langkah Munafri untuk menindak tegas praktik parkir liar di Makassar. Sebab di samping merugikan PAD makassar, praktik tersebut juga merugikan masyarakat.

“Kalau masyarakat bilang mereka terbebani (parkir liar) artinya memang ada yang tidak beres di bawah. Ada sesuatu hal yang dirasa bahwa kegiatan perparkiran ini bukan hanya sekedar kegiatan perparkiran, namun ada segelintir oknum yang melakukan premanisme, proses pemalakan dan sebagainya,” tegasnya.

Ray melihat, sudah banyak kasus di mana parkir liar cenderung memaksa masyarakat untuk membayar. Padahal praktik tersebut ilegal dan sifatnya pemungutan liar. Hal tersebut tentu dapat merusak citra  kota Makassar sebagai daerah yang ramah

“Jangan sampai gara-gara adanya hanya segelintir oknum yang melakukan hal-hal yang seperti itu, namun bisa menjamur karena menjadi sebuah tradisi, budaya yang tidak baik untuk kita lanjutkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyoroti maraknya praktik parkir liar yang makin menyulitkan masyarakat. Tak hanya berada di tempat tidak resmi, biaya parkir pun dikenakan di tempat umum. Salah satunya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Makassar.

Munafri pun menegaskan Pemerintah Kota Makassar akan bertindak tegas terhadap segala bentuk pungutan liar, termasuk parkir tak resmi di tempat umum. “Ke ATM ada tukang parkir, di tempat bebas parkir pun tetap ada. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Munafri.

Munafri menyebut maraknya praktik pungutan parkir liar memperburuk keadaan ditengah kondisi masyarakat yang semakin terhimpit secara ekonomi. Maka dari itu, Ia meminta seluruh jajarannya untuk bekerja secara terintegrasi dan responsif terhadap keluhan warga.

“Masyarakat sekarang sudah susah, jangan ditambah susah lagi. Tidak boleh ada lagi program yang berjalan parsial. Semua harus jadi satu kesatuan dengan arah dan tujuan yang sama,” terang Munafri.