Makassar, Respublica—- Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk meningkatkan pengawasan terhadap aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Ia menyoroti maraknya bangunan permanen ilegal yang berdiri di atas lahan milik pemerintah dan menilai hal ini telah menimbulkan dampak serius, terutama banjir.

“Pertama mereka dirikan bangku-bangku dulu, baru tenda. Nanti dia bawa kompornya ke sana dan bikin juga WC. Tidak lama lagi bangunannya sudah tingkat tiga. Nah disuruh bongkar bangunannya,  kita disuruh ganti tiga kali lipat,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Menurut Ray, banyak warga mendirikan bangunan permanen di atas kanal dan drainase, sehingga menyebabkan aliran air terhambat. Kondisi ini dinilainya sebagai penyebab utama banjir yang kini melanda sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak.

“Sehingga di beberapa wilayah itu yang dulunya 2-3 tahun yang lalu tidak banjir, sekarang ini banjir. Gara-gara banyaknya bangunan-bangunan liar yang terbangun secara permanen yang kemudian menutup jalur air,” ujarnya.

Ray mengusulkan agar Pemkot membentuk satuan tugas (Satgas) khusus di setiap kelurahan. Satgas ini bertugas mengawasi pembangunan dan menjaga agar fasum dan fasos tidak disalahgunakan.

“Satgas itu harus terwakili oleh setiap kelurahan. Setiap kelurahan ada satgas pengawasan pembangunan. Satgas fasilitas. Jadi pasukan khusus ini yang bisa mengawasi tentang jalannya peraturan daerah, jalannya perwali yang ada di kota kita,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif aparat kelurahan dan kecamatan dalam menjaga wibawa dan menegakkan aturan. Ray menegaskan, pelanggaran semacam ini perlu segera ditindak. Ia mendukung pendekatan persuasif, tetapi tetap meminta ketegasan dari aparat.

Tidak ada dampak lagi, sudah melanggar dan perlu reaksi. Apalagi ada dampaknya. Makanya ini perlu penanganan.  Wali Kota tetap memberikan instruksi. Tapi ini yang paling di bawah seperti Pak Lurah, Pak Cama. Ini tidak boleh tinggal diam,” ujarnya.

“Jangan kau tidak punya wibawa di tengah-tengah masyarakat. Kamu harus punya wibawa. Kalau ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu, langsung tegur. Tegur. Panggil. Surati, bongkar. Tapi tetap kita lakukan oersuasi dulu, cara manusiawi dulu,” tutupnya.