Makassar, Respublica— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), secara resmi menunjuk pelaksana tugas (Plt) direksi baru di sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemerintah Kota Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, menyatakan dukungannya atas langkah perombakan tersebut. Ia menilai Appi menjalankan hak prerogatifnya secara tepat dan strategis.

“Pak Appi kemarin sudah masuk menjajaki beberapa Perusda yang ada. Saya kira sudah cocok dengan langkah itu. Ini kan baru Plt kan. Belum definitif. Itu kan juga menunjuk tiga orang. Hanya direktur, Keuangan, kemudian pengawas,” ujarnya, Selasa (22/4/2025).

Ismail menambahkan bahwa penunjukan ini kemungkinan dilakukan sebagai bentuk uji kinerja. Appi disebut ingin melihat apakah para Plt mampu menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) mereka secara optimal.

Adapun jajaran Plt direksi yang ditunjuk mayoritas berasal dari tim audit internal Munafri. Untuk PD Pasar, jabatan dewan pengawas diisi oleh Arlin Ariesta (Kadis Perdagangan), sedangkan posisi direktur utama dan direktur keuangan masing-masing dipercayakan kepada Ali Gawli Arief dan Aiman.

Di PDAM, posisi dewan pengawas dijabat oleh Andi Zulkifli Nanda dari Bappeda, sedangkan direksi dipercayakan kepada Hamzah Ahmad sebagai Dirut dan Nanang Sutardjo sebagai Direktur Keuangan.

Untuk PD Parkir, Munafri menunjuk Firman Hamid Pagarra (Kepala Bapenda) sebagai dewan pengawas, Adi Rashid Ali sebagai Dirut, dan Syafri dari Bosowa sebagai Direktur Keuangan.

Sementara itu, jajaran direksi Terminal diisi oleh Zainal Ibrahim (Dinas Perhubungan) sebagai pengawas, Elber Makbul Amin sebagai Dirut, dan Amir Hamzah sebagai Direktur Keuangan.

Ismail menilai komposisi baru ini diisi oleh figur-figur profesional dengan rekam jejak yang jelas. Ia mengaku mengenal beberapa di antaranya secara pribadi.

“Yang dia tunjukkan itu bukan orang-orang biasa. Profesional. Saya tahu persis latar belakangnya. Beberapa orang yang jadi Plr. Kita sudah tahu track record sebelumnya kan? Bahwasanya memang kemampuannya untuk itu ya bolehlah,” ujarnya.

Masa tugas Plt ini maksimal berlangsung selama enam bulan, namun Pemkot Makassar menargetkan penetapan definitif bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan melalui proses seleksi terbuka (bidding).

“Sambil mungkin Pak Wali melihat penjajakannya apakah ini mampu atau tidak. Terserah dari Pak Wali melihat kerjanya mereka. Kalau mampu jadi definitif, kalau tidak ya nanti cari yang lain. Begitu mungkin,” jelas Ismail.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan pihak DPRD melalui Komisi B akan mengundang para direksi baru untuk memperkuat sinergi. Hal ini penting agar peran mereka dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud.

“Intinya ini Pak Api kan mau lihat PAD di Kota Mekasar ini meningkat. Jadi diundang untuk pastikan bahwa ini bisa bekerja nih untuk membantu meningkatkan PAD,” ujarnya.

“Iya, bagaimana caranya. Saya selaku mitra, yakni miitranya mereka kalau saya akan panggil ke silaturahmi. Kemudian melihat target-target yang ada, kita harus pastikan target berjalan,” tambahnya.

Olehnya itu, ia berharap agar direksi baru BUMD ini dapat bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab. Agar dapat mendorong pertumbuhan PAD Kota Makassar. “Jadi pada intinya harapannya agar bahwa mereka ini bisa bantu meningkatkan PAD. Itu utamanya,” ujarnya.

“Kemudian kita melihat, karena ini Perusda. Jangan sampai Perusda menjadi beban bagi pemerintah kota. Jadi disitu mungkin melihat Pak Appi, melihat 3 bulan ini. Kalau misalnya tidak cocok ya tutup saja,” tandasnya