Makassar, Respublica—- DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2024, Senin (19/5/2025).

Ketua Pansus LKPJ Hartono menerangkan, agenda kali ini mengundang institusi pemerintah yang pada hari pertama tak sempat menghadiri Rapat LKPJ.

“Hari ini kan sisa mengundang yang pada hari pertama kita undang dan tidak hadir. Yang ada hari ini ada dirut PDAM, ada Inspektorat, ada Dinas Kebudayaan dan beberapa kepala bagian sekretariat Kota Makassar,” ujarnya.

Hartono menegaskan, kegiatan ini telah selesai dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk laporan dan rekomendasi pansus terkait isu yang menjadi perhatian utama DPRD Makassar dalam rapat tersebut.

“Kemudian konsultasi ke Kementerian Negeri Diri dan Otonomi Daerah terkait dengan LKPJ tahun 2024,” ujarnya.

Anggota Komisi B tersebut mengatakan, isu yang menjadi perhatian DPRD Makassar dalam rapat tersebut mengenai serapan anggaran SKPD dan Perumda di lingkup Pemkot Makassar, yang dinilai cukup memuaskan.

“Kalau secara keseluruhan kita melihat, kalau sisi serapan anggaran saya kira semua sudah 80%. Dari sisi serapan saya kira kita apresiasi baik. Cuma memang kita harus memberikan perhatian bahwa penggunaan APBD itu tidak cukup kita lihat dari sisi serapannya saja,” jelasnya.

Meski demikian, beberapa catatan yang menjadi perhatian DPRD Makassar, salah satunya adalah output dan outcome dari kegiatan yang Pemkot Makassar selama ini. Apakah sudah berdampak ke masyarakat atau tidak.

“Nah secara keseluruhan kita sudah lihat laporan disampaikan tetapi memang segera belum secara utuh bisa menjelaskan bahwa anggaran yang kita habiskan sekian banyak hasilnya sudah seperti ini masalah kita,” ujarnya.

Hartono menegaskan bahwa rapat ini tak menelusuri anggaran dari SKPD dan Perumda, karena itu adalah ranah dari BPK yang akan melihat laporan keuangan dari masing-masing APBD yang ada.

DPRD Makassar menitiberatkan pada efektivitas dari penggunaan anggaran seluruh SKPD dan Perumda. Agar DPRD Makassar dapat menilai apakah kegiatan yang dibuat melalui APBD memang telah menyentuh masyarakat atau belum.

“Sekiranya kita masih ke depan masih harus memberi penekanan bahwa LKPJ itu memang tidak sekedar melaporkan kegiatan tetapi jauh lebih penting adalah apa impact dari kegiatan yang sudah dilakukan,” tutupnya.