Makassar, Respublica— Menjelang tahun ajaran baru, keresahan mulai dirasakan para orang tua murid di Kota Makassar. Ketidakjelasan terkait program seragam sekolah gratis yang pernah dijanjikan Pemerintah Kota memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Banyak warga bertanya-tanya: apakah seragam benar-benar akan dibagikan, atau justru mereka tetap harus dibeli secara mandiri karena belum ada tanda-tanda seragsm gratis akan dibagikan?

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat laporan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai teknis maupun realisasi program tersebut. “Belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan soal realisasi janji ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD belum menerima informasi rinci mengenai alokasi anggaran untuk program seragam gratis tersebut.

“Bahkan kami di DPRD juga belum tahu sumber anggarannya dari mana, karena belum pernah dibahas bersama,” ungkapnya.

Menurut Ari, hingga kini belum ada pembahasan resmi antara legislatif dan eksekutif, sehingga dewan pun belum dapat menyampaikan penjelasan konkret kepada publik.

Ia mendorong agar koordinasi antar pihak terkait segera diperkuat, demi menjamin transparansi dan ketepatan sasaran program ini.

Ketidakpastian ini, kata Ari, berpotensi membingungkan masyarakat. Apalagi, tidak sedikit orang tua yang sudah mulai berbelanja seragam demi mempersiapkan anak-anak mereka masuk sekolah.

“Orang tua sudah mulai belanja, mereka bingung, harus beli atau tidak? Kalau ternyata nanti seragamnya gratis, tapi sudah terlanjur beli, ini kan merugikan,” tambahnya.

Ari juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan pribadi.

Menurutnya, jika seragam memang akan dibagikan secara gratis, maka seharusnya tidak ada pungutan tambahan di sekolah. Ia pun mendesak Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera menyampaikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Kami minta ada kejelasan secepatnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan kepercayaan publik terhadap program pendidikan Pemkot ikut menurun,” tutupnya.