Makassar, Respublica— Meski Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah melantik jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beberapa waktu lalu, Komisi B DPRD Kota Makassar menilai belum terlihat adanya perubahan signifikan terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut.

Hal ini terungkap dari haril monitoring dan evaluasi yang belum lama ini dilakukan oleh Komisi B DPRD Makassar terhadap seluruh BUMD atau Perusda di Kota Makassar.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menyebut bahwa kinerja BUM baru belum menunjukkan peningkatan berarti sejak dilakukan pelantikan direksi baru oleh Pemerintah Kota.

“Belum ada tanda-tanda kinerja semakin membaik. Bahwa mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa lebih maksimal ke depan, mungkin iya. Tapi kalau kita mau mengukur kinerja hari ini, apa yang mau diukur? Belum ada,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Hartono menyoroti salah satu BUMD, yakni PDAM Makassar, yang masih berupaya membenahi instalasi airnya. Namun menurutnya, pembenahan internal belum bisa dijadikan tolok ukur kinerja bila belum berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau layanan publik.

“Kita mau tahu berapa hasil pekerjaanmu, berapa PAD yang dihasilkan, berapa sambungan baru. Sampai kemarin, kebocoran air masih bertahan di angka 50 persen,” tegasnya.

Ia juga menyoroti BUMD lain seperti PD Parkir Makassar Raya, yang telah mulai melakukan digitalisasi sistem perparkiran, namun dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal.

“Digitalisasi perparkiran sudah mulai dilakukan, tapi kalau bicara hasil, sejauh ini belum. Kita berharap di sisa waktu tiga bulan terakhir ini mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Tapi sejauh ini belum maksimal,” tambah Hartono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi B juga telah memberi penekanan kepada seluruh BUMD, terutama yang kinerjanya masih tertinggal, untuk mulai menunjukkan inovasi dan rencana bisnis yang konkret.

“Saya sampaikan ke teman-teman di perusda, saya paham bahwa ini bisnis, dan perencanaan bisnis butuh proses. Tapi paling tidak, di tahun 2025 ini harus sudah ada starting point yang jelas untuk direalisasikan di 2026,” ungkapnya.

Hartono berharap, seluruh perusda mampu menjadikan tahun 2025 sebagai tahun perencanaan dan konsolidasi bisnis, sehingga pada 2026 sudah bisa masuk ke tahap eksekusi nyata.

“Jangan di tahun 2026 masih mau menganalisa. Tahun depan sudah harus eksekusi semua. Di situlah nanti kita bisa lihat kinerja nyata mereka,” pungkasnya.