Makassar, Respublica— Ketua Panitia Khusus (Pansus) Badan Anggaran DPRD Makassar untuk pembahasan KUA-PPAS 2026, Ray Suryadi Arsyad, menekankan bahwa postur pendapatan daerah pada APBD Pokok Tahun 2026 membutuhkan pendekatan yang lebih agresif dan responsif.

Hal tersebut disampaikan Ray menyusul proyeksi penurunan pendapatan daerah sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Laporan tersebut ia bacakan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Makassar bersama jajaran Pemkot dalam rapat paripurna, Senin (17/11/2025). Dalam kesempatan itu, ia menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujar Ray.

Ray kemudian memaparkan sejumlah rekomendasi utama. Pada poin pertama, ia menyebut perlunya optimalisasi seluruh sumber penerimaan serta pelaksanaan kebijakan pendapatan secara konsisten untuk menutup potensi penurunan kinerja fiskal.

Rekomendasi kedua menyoroti percepatan digitalisasi dan intensifikasi PAD. Menurut Ray, seluruh sistem pajak dan retribusi harus masuk ke fase layanan digital demi meningkatkan akurasi data, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

“Selain itu, potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Pada rekomendasi ketiga, Pansus meminta seluruh BUMD meningkatkan performa usaha agar dapat memberikan kontribusi dividen yang lebih besar bagi daerah. BUMD disebut perlu lebih inovatif dan kompetitif dalam menjalankan bisnis.

Adapun rekomendasi keempat berkaitan dengan penggalian pendapatan baru. Ray menekankan bahwa sektor digital dan ekonomi kreatif harus menjadi sumber pertumbuhan PAD berikutnya.

“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” saran Ray.

Dalam aspek belanja, Badan Anggaran meminta agar APBD 2026 diarahkan pada pencapaian target prioritas Wali Kota, terutama pada sektor pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Pansus menekankan pentingnya pola belanja yang lebih tepat sasaran (spending better) agar alokasi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kenaikan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian pengangguran, serta stabilitas inflasi dan ketimpangan.

Ia juga menekankan perlunya penguatan belanja di sektor pendidikan, kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, hingga pembinaan ekosistem talenta kreatif bagi anak muda.

Program jaminan sosial terpadu seperti Mulia Berjasa turut diminta untuk terus diperkuat, termasuk skema perlindungan bagi pekerja rentan. Selain itu, proyek-proyek strategis seperti pembangunan stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan infrastruktur prioritas lainnya juga harus tetap menjadi perhatian.

“Digitalisasi dan reformasi birokrasi. Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelasnya.

Pansus juga mengarahkan sejumlah rekomendasi teknis bagi SKPD. Untuk Dinas Pendidikan, Ray meminta agar anggaran pengadaan seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama.

Sementara di Dinas PU, belanja modal diarahkan pada jalan, jaringan dan irigasi, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, pansus menekankan pentingnya pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta pembebasan iuran sampah bagi keluarga miskin.

“Dinas Pemuda dan Olahraga & Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegasnya.

Diskominfo juga didorong mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub serta penguatan layanan digital melalui Makassar Super Apps dan Lontara+. Sementara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diminta memastikan efektivitas bantuan sosial, jaminan kesehatan, hingga perlindungan bagi pekerja rentan.

“Dan pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.

Di akhir laporannya, politisi Demokrat itu menegaskan bahwa belanja modal harus dijaga agar proyek strategis tidak tersendat.

“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutup Ray.