Makassar, Respublica— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna yang membahas penyampaian laporan hasil reses masa sidang pertama tahun 2025–2026.

Agenda tersebut berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025). Rapat ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPRD dalam menampung dan mengolah aspirasi warga dari seluruh daerah pemilihan.

Sejumlah unsur pemerintahan hadir, mulai dari pimpinan dewan, Wali Kota Makassar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat OPD, perwakilan BUMD, hingga awak media.

Pada laporan Daerah Pemilihan (Dapil) 1, juru bicara reses Fachrizal Ar-Rahman membuka penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi atas amanah untuk membawa suara masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan reses berlangsung pada 13–18 Oktober 2025 dan melibatkan seluruh legislator dari Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang.

Aspirasi yang mendominasi di Dapil 1 antara lain perbaikan jalan, pemasangan lampu lorong, kebutuhan CCTV, penanganan drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial.

Sektor pendidikan pun banyak disorot, terutama terkait zonasi sekolah, beasiswa, dan jaminan kesehatan. Fachrizal menekankan pentingnya respons cepat pemerintah kota.

Ia meminta agar Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti berbagai masukan itu melalui kerja yang terukur, sekaligus melakukan kajian atas setiap usulan untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi.

Sementara itu, juru bicara Dapil 2 dari Fraksi PKB, Basdir SE, menyampaikan laporan untuk wilayah Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Sangkarrang.

Dalam paparannya, ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membawa hasil reses ke forum resmi.

Menurut Basdir, persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga mencakup penyediaan air bersih, perbaikan drainase, peningkatan kualitas jalan lingkungan, fasilitas publik yang memadai, dan layanan kesehatan yang lebih baik.

Ia secara khusus menyinggung kondisi Rumah Sakit Ujung Pandang yang dinilainya masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

Masalah banjir turut menjadi sorotan utama, khususnya di Tallo dan Bontoala. Ia mendorong pemerintah melakukan pengerukan kanal dan penataan drainase dengan alat berat secara berkala untuk meminimalkan risiko genangan.

Basdir juga menggarisbawahi perlunya peningkatan lampu jalan karena masih banyak lorong gelap yang menjadi titik rawan kriminalitas. Ia menilai penerangan publik tidak bisa dipisahkan dari keamanan lingkungan.

Terkait bantuan sosial, ia menilai distribusinya belum sepenuhnya merata. Ia meminta pemerintah memperketat proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran dan tidak memicu kecemburuan sosial antarwarga.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi, Basdir mendorong pemerintah untuk memperkuat pelatihan, pendampingan, dan bantuan permodalan bagi UMKM agar masyarakat dapat mengembangkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa seluruh hasil reses akan menjadi rekomendasi resmi DPRD bagi Pemerintah Kota Makassar. Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan dan program pembangunan kota ke depannya.