Makassar, Respublica— Menutup tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menggelar Refleksi Akhir Tahun sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan selama kurang lebih 11 bulan terakhir. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, di Hotel Novotel Makassar.

Refleksi tersebut digelar sebagai bagian dari evaluasi atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham (MULIA), selama tahun berjalan.

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar Forum ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian program, mengukur tingkat kepuasan publik, serta memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, merata, dan berkelanjutan.

Sejumlah narasumber berkapasitas akademik dan berpengalaman dihadirkan untuk menjaga objektivitas penilaian, di antaranya Dr. Muh. Idris, Dr. Adi Surya Culla, serta Ras MD selaku Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia. Diskusi dipandu oleh moderator tenaga ahli Diskominfo Makassar, Dr. Andi Widya Syadzwina.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran kepala SKPD dan direksi perusahaan daerah se-Kota Makassar.

Selama hampir 11 bulan kepemimpinan MULIA, Pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai langkah pembenahan, mulai dari penataan birokrasi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, hingga memastikan program pembangunan tepat sasaran.

Sejumlah program prioritas mulai terealisasi, di antaranya pembagian seragam sekolah gratis sejak tahun ajaran 2025/2026 guna meringankan beban ekonomi keluarga, serta penyediaan sambungan air bersih gratis yang dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah.

Layanan pengaduan publik melalui Longgar Plus Super Apps (LONTAR+) juga mencatat kinerja signifikan dengan menyelesaikan lebih dari 2.500 laporan warga.

Sementara itu, Makassar Creative Hub (MCH) hadir sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi kreativitas anak muda sekaligus peningkatan keterampilan masyarakat agar terserap di dunia kerja.

Pembangunan wilayah kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah kota, seiring komitmen menghadirkan pemerataan pembangunan agar masyarakat pulau tidak terus menghadapi keterbatasan akses.

Program Urban Farming juga terus digaungkan sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan kota. Perlindungan bagi pekerja rentan diwujudkan melalui program Makassar Berjaga yang telah menjangkau lebih dari 81.000 penerima manfaat.

Selain itu, kebijakan iuran sampah gratis diberlakukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan diterapkan secara bertahap bagi masyarakat umum.

Di sektor infrastruktur, pembangunan stadion telah dianggarkan melalui APBD dan disepakati untuk direalisasikan. Pemilihan RT dan RW secara langsung juga dilaksanakan sebagai bentuk penguatan demokrasi di tingkat akar rumput.

Berbagai upaya tersebut membuahkan apresiasi publik serta penghargaan dari lembaga eksternal. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa pembangunan tidak berhenti pada capaian yang telah diraih.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam forum tersebut bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan sebagai alat ukur kinerja pemerintahan.

“Ukuran ini akan memberikan kita gambaran seperti apa model dan business model yang akan kita lakukan ke depan,” jelasnya.

“Mungkin nanti akan ada yang protes, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya ingin sampaikan, ini bukan final, ini adalah landasan untuk kita berpikir dan bekerja lebih baik lagi,” lanjut Appi.

Ia menekankan bahwa refleksi dan hasil survei tersebut menjadi pijakan penting dalam memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan, khususnya untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

“Saya harap pagi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai, karena banyak sekali hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Acara ini benar-benar penting,” tegasnya.

Munafri juga menilai bahwa inovasi dari sejumlah SKPD masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, refleksi akhir tahun menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus menentukan langkah lanjutan secara kolektif.

“Ini kesempatan kita untuk melihat apa yang kurang. Ini proses yang harus kita laksanakan secara bersama-sama,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya evaluasi kolektif sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.

“Dengan kerja kolektif, data yang akurat, dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” Aliyah Mustika Ilham.

Pada kesempatan tersebut, rekomendasi hasil riset strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) turut disampaikan kepada sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, DP2, Dinas Pariwisata, serta Bagian Ekonomi Pembangunan, sebagai pijakan penyempurnaan arah pembangunan Kota Makassar ke depan.