Pete-pete Laut, Komitmen Pemkot Makassar Wujudkan Pemerataan Pembangunan

Makassar, Respublica— Dalam momentum Refleksi Akhir Tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dan pulau terluar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui layanan transportasi laut antarpulau bertajuk Pete-pete Laut. Program unggulan pasangan bertagline MULIA ini dirancang sebagai solusi konektivitas bagi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.

ads

Hadirnya Pete-pete Laut tidak sekadar merealisasikan janji politik, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memperkuat akses sosial, ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik bagi warga pulau.

Layanan ini dioperasikan secara gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mobilitas antarpulau, mengurangi kesenjangan layanan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah terluar, terpencil, dan terjauh (3T).

Program Pete-pete Laut merupakan bagian dari janji politik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada masa kampanye 2024. Dari rencana pengadaan tiga unit kapal, saat ini satu unit telah siap beroperasi dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar transportasi masyarakat kepulauan.

Kapal kayu tersebut akan melayani rute antarpulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, mencakup Pulau Lae-lae, Pulau Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo, serta empat pulau terluar lainnya, yakni Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu.

Pulau-pulau ini memiliki jarak yang cukup jauh dari daratan Kota Makassar dan sebagian masuk dalam kategori wilayah 3T, sehingga peningkatan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah kota.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar menyatakan kesiapan penuh dalam menjalankan program prioritas tersebut. Kepala Bidang Angkutan Umum dan Prasarana Dishub Makassar, Jusman, menilai layanan angkutan laut gratis ini sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan, khususnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarang.

“Program Pete-pete Laut ini merupakan program prioritas Wali Kota Makassar (pak Munafri), dan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di pulau. Karena itu, kapalnya sudah ada, siap beroperasi tahun ini,” ujar Jusman, Senin (/22/2025).

Saat ini, Dishub Makassar telah menyiapkan satu unit kapal kayu bernama KM Banawa Nusantara 27 dengan kapasitas angkut sekitar 20 hingga 25 penumpang.

Kapal tersebut dinyatakan siap beroperasi sebagai tahap awal pelaksanaan layanan transportasi laut antarpulau, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerataan dan pemberdayaan pembangunan di wilayah kepulauan.

Untuk tahap awal, Dishub Makassar merencanakan dua skema perjalanan berdasarkan jarak dan kapasitas kapal. Trip pertama dirancang melayani rute Pelabuhan Kayu Bangkoa menuju Pulau Lae-lae, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, sebelum kembali ke Makassar.

“Trip pertama ini menjadi fokus uji coba awal karena jaraknya relatif dekat dan sesuai dengan kapasitas kapal. Rute ini direncanakan dapat beroperasi setiap hari,” jelasnya.

Sementara itu, trip kedua direncanakan menjangkau pulau-pulau yang lebih jauh dan masuk kategori pulau terluar, yakni dari Pulau Barrang Lompo menuju Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, hingga Pulau Bone Tambu, sebelum kembali ke Barrang Lompo dan Makassar.

Namun, Jusman menegaskan bahwa pada tahap awal operasional, KM Banawa Nusantara 27 akan difokuskan terlebih dahulu pada trip pertama sambil menunggu hasil kajian lanjutan terkait kondisi jalur, waktu tempuh, dan aspek keselamatan pelayaran.

“Karena kapasitas kapal masih terbatas, maka untuk sementara kami fokuskan pada track satu sebagai uji coba awal,” tuturnya.

“Untuk jadwal dan jam operasional, saat ini masih dalam tahap pengkajian, yang pasti kapal sudah ada, jika ada izin bisa jalan,” sambung Jusman.

Ke depan, Dishub Makassar juga akan melakukan survei lapangan secara menyeluruh, termasuk survei teritorial dan jalur pelayaran, guna memastikan layanan berjalan aman dan efektif.

“Kami akan melakukan survei real, menghitung berapa menit kapal menyeberang dari satu pulau ke pulau lain, dan berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Makassar. Semua ini untuk memastikan layanan berjalan aman dan efektif,” tambah Jusman.

Comment