Respublica, Internasional — Situasi geopolitik Amerika Latin mencapai puncak ketegangan di awal 2026 setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer besar-besaran ke Venezuela, menargetkan ibu kota Caracas dan sejumlah titik strategis, serta mengumumkan penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya.

Peristiwa ini telah memicu reaksi keras internasional, perdebatan tentang hukum internasional, hingga kekhawatiran eskalasi menjadi konflik regional yang lebih luas.

Akar Konflik: Ideologi, Energi, dan Politik

Dilansir dari berbagai sumber, hubungan AS–Venezuela telah tegang selama lebih dari dua dekade. Ketegangan bermula dari era Presiden Hugo Chavez, yang menjadikan minyak sebagai instrumen kedaulatan nasional dan menolak dominasi perusahaan energi AS di negaranya.

Rezim Chavez mengadvokasi sosialisme dan memutuskan kontrol negara atas industri strategis, memicu ketidaksukaan Washington atas kebijakan yang dianggap “anti-AS”.

Ketegangan lanjut ketika Nicolas Maduro menggantikan Chavez dan negara itu menghadapi krisis ekonomi berat, inflasi ekstrem, serta pergolakan politik yang berdampak pada legitimasi kepemimpinan nasional.

AS memperketat tekanan melalui sanksi ekonomi terhadap sektor minyak dan perusahaan Venezuela, dengan alasan menekan apa yang Washington sebut sebagai korupsi, pelanggaran HAM, dan dukungan terhadap aktivitas narkotika berskala internasional.

Pada 3 Januari 2026, dilansir dari AP News AS melancarkan operasi militer besar di Venezuela, yang dilaporkan menargetkan Fuerte Tiuna dan berbagai fasilitas militer, memicu ledakan besar di Caracas dan memicu keadaan darurat nasional.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari Venezuela, serta akan menghadapi tuduhan di pengadilan AS. Namun hingga kini lokasi persis kedua tokoh tersebut belum dikonfirmasi secara independen.

Reaksi Venezuela dan Negara Lain

Pemerintah Venezuela mengecam tindakan AS sebagai agresi militer yang melanggar kedaulatan nasional. Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyebut langkah AS sebagai “perang kolonial terhadap republik”dan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB.

Presiden Maduro juga telah menekankan kesiapan untuk mempertahankan negara itu, mengatakan bahwa AS “tidak dapat mengalahkan Venezuela” dan menyerukan dukungan besar dari rakyatnya.

Beberapa negara seperti Kuba, Kolombia, dan Iran mengecam keras serangan AS. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menyatakan bahwa gerakan tersebut merupakan tindakan “terorisme negara terhadap rakyat Venezuela”.

Presiden Kolombia Gustavo Petro juga menyuarakan keprihatinan dan menolak penggunaan wilayah negaranya untuk agresi semacam ini. Iran menegaskan bahwa agresi AS bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional yang melarang penggunaan kekuatan melawan negara berdaulat.

Pandangan Internasional: Risiko Eskalasi dan Kritik

Beberapa pengamat dan mantan pejabat AS telah mengungkapkan kekhawatiran serius soal bahaya eskalasi konflik. Seorang mantan penasihat kebijakan luar negeri Brasil memperingatkan bahwa konfrontasi militer semacam ini bisa menyebabkan konflik regional mirip Vietnam yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata serta berdampak luas terhadap stabilitas Amerika Latin.

Komentar serupa datang dari mantan pejabat keamanan nasional AS yang menyebut kemungkinan intervensi militer sebagai risiko besar, karena konflik di Venezuela bisa berubah menjadi perang protracted dengan banyak aktor internal dan eksternal.

Intervensi militer AS yang belum mendapatkan mandat dari PBB atau persetujuan kongres AS menimbulkan kritik tajam mengenai legalitas dan norma hukum internasional. Para kritikus menilai tindakan tersebut melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain kecuali dalam kasus pertahanan diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB.

Dampak Regional dan Global

Konflik ini tidak hanya berdampak bagi kedua negara. Ketegangan telah mengguncang pasar energi global, mengingat Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Gangguan produksi dan distribusi minyak dapat meningkatkan ketidakpastian pasar energi internasional.

Lebih jauh, konflik AS–Venezuela memicu gelombang migrasi baru, memperparah krisis pengungsi di Amerika Selatan, dan memperlemah potensial dialog politik di kawasan menempatkan negara tetangga seperti Kolombia dan Brasil dalam posisi sulit antara solidaritas regional dan tekanan geopolitik global.

Serangan militer AS terhadap Venezuela pada awal 2026 merupakan titik puncak dari ketegangan yang sudah berlangsung puluhan tahun didorong oleh pertentangan ideologi, perebutan sumber daya, dan persaingan geopolitik.

Kendati AS mempromosikan tindakan sebagai langkah hukum terhadap tuduhan narco-terorisme dan pelanggaran HAM, banyak pihak menilai serangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana komunitas internasional akan menanggapi situasi ini: apakah akan ada mekanisme hukum dan diplomatik untuk meredakan konflik, atau apakah krisis ini akan berubah menjadi konfrontasi yang lebih luas dan berkepanjangan? Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, satu hal tampak jelas: keamanan regional, hukum internasional, dan masa depan Venezuela akan diuji dalam skala global.