Makassar, Respublica— Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/1/2026).

Dalam audiensi tersebut, FISIP Unhas menyampaikan policy brief berjudul “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.

Dokumen ini berisi sejumlah rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya pembangunan kepulauan yang berkelanjutan, responsif terhadap perubahan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pulau.

Policy brief tersebut disusun sebagai respons atas berbagai tantangan struktural yang selama ini dihadapi kawasan kepulauan, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar, infrastruktur, peluang ekonomi, hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.

Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Ia menilai, selama ini kebijakan pembangunan pulau cenderung menggunakan pendekatan seragam atau one size fits all, khususnya di wilayah Kecamatan Sangkarrang.

Padahal, setiap pulau memiliki karakteristik, persoalan, dan potensi sumber daya yang berbeda. Karena itu, melalui forum ini, FISIP Unhas menawarkan model tata kelola pulau yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

“Kami membahas pembangunan Pulau kedepan. Kita tahu, setiap pulau punya masalah yang berbeda, kita mau semua aspek pemerataan, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga harus disesuaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, FISIP Unhas mendorong penerapan pendekatan Island Policy Proofing, yaitu mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik dirancang dan dievaluasi berdasarkan konteks pulau yang menjadi sasaran kebijakan.

“Dengan policy proofing ini, kita memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan konteks pulau. Harapannya, masalah bisa diselesaikan jauh lebih efektif dan impactful, sejalan dengan arahan Pak Wali Kota tentang impact governance,” sambung dia.

Dalam paparannya, Andi Ahmad Yani juga mengangkat sejumlah isu krusial yang masih dihadapi masyarakat pulau, seperti keterbatasan akses transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga persoalan pengelolaan sampah.

“Sampah ini bukan hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Ikan makan plastik, lalu kita makan ikan itu, akhirnya masuk mikroplastik ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terdapat berbagai solusi inovatif yang berpotensi diterapkan, salah satunya pemanfaatan sampah menjadi energi, seperti bahan bakar solar.

Menurutnya, riset terkait hal tersebut telah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan dapat diadaptasi untuk konteks kepulauan.

“Kalau ini bisa diterapkan, selain mengurangi sampah, juga bisa membantu nelayan melalui subsidi energi. Sampah tidak lagi dibuang ke laut, tetapi dimanfaatkan,” katanya.

Lebih jauh, Andi Ahmad Yani menegaskan kesiapan FISIP Unhas untuk berkontribusi aktif mendukung Pemerintah Kota Makassar melalui riset, pendampingan kebijakan, serta kolaborasi lintas disiplin dengan fakultas lain, seperti kelautan, teknik, dan bidang terkait.

“Kami datang untuk memberi saran sekaligus membuka peluang kerja sama. Tidak mudah mengaplikasikan kebijakan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, kami optimistis persoalan-persoalan di pulau bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut dia.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir langsung dalam audiensi tersebut, menyambut baik kontribusi akademik dari Universitas Hasanuddin dalam perumusan konsep pembangunan kawasan kepulauan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan pulau merupakan bagian integral dari visi pembangunan Kota Makassar, terutama dalam mewujudkan keadilan spasial dan pemerataan antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ini relevan dengan kondisi kekinian, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau,” lanjutnya.

Munafri juga menekankan pentingnya tata kelola pembangunan yang adaptif dan partisipatif agar kawasan kepulauan tidak lagi tertinggal, melainkan berkembang sejajar dengan wilayah lainnya di Kota Makassar.

Pertemuan ini sekaligus menandai penguatan sinergi antara Pemkot Makassar dan Unhas dalam mendorong perencanaan pembangunan kepulauan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk tahun 2026, Munafri memastikan Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah program strategis guna memperkuat layanan dasar dan konektivitas kawasan kepulauan.

Program tersebut meliputi penyediaan kapal transportasi laut, pengembangan dermaga, serta pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak pulau.

“Mulai kapal, dermaga, dan sekolah rakyat itu kita targetkan jalan tahun ini. Tapi memang prosesnya masih dicarikan konsep,” ujar Munafri.

Selain transportasi laut, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur dermaga. Menurutnya, Dermaga Kayu Bangkoa yang selama ini digunakan belum memenuhi standar sebagai dermaga penumpang yang representatif.

Di sektor pendidikan, Munafri—yang akrab disapa Appi—menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak pulau melalui pembangunan sekolah rakyat dengan konsep boarding school. Ia mengungkapkan telah berulang kali mengusulkan pembangunan sekolah tersebut kepada Kementerian Sosial.

“Kami dorong sekolah rakyat ini dibangun di pulau agar anak-anak tidak setiap hari harus melawan ombak untuk sekolah. Persyaratannya memang ketat, seperti kebutuhan lahan tujuh hektar, tapi kami minta ada pengecualian untuk wilayah pulau,” terangnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan jenjang pendidikan di pulau kerap membuat anak-anak hanya dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertentu. Jika di pulau hanya tersedia SD, maka pendidikan mereka terhenti di jenjang tersebut. Karena itu, konsep boarding school dinilai sebagai solusi yang lebih efektif.

Sebagai alternatif, Pemkot Makassar juga menyiapkan rumah singgah atau asrama khusus bagi anak-anak pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mengingat keterbatasan fasilitas SMA di wilayah kepulauan. “Ini untuk memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat kondisi geografis,” jelasnya.

Munafri menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan tetap melalui proses perencanaan dan penganggaran yang matang serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“ Tidak semua yang kita rencanakan hari ini bisa langsung diterapkan. Ada proses penganggaran dan perencanaan yang harus kita lalui,” ujarnya.

Terkait isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di kawasan kepulauan, Munafri menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan mengoptimalkan penggunaan insinerator dengan penerapan standar yang lebih baik.

Insinerator tersebut tidak hanya difungsikan sebagai alat pembakaran, tetapi diarahkan agar memenuhi prinsip pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

“Kita maksimalkan sesuai standar, bukan sekadar pembakaran murni, agar persoalan sampah di pulau bisa tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya.