Jakarta, Respublica— Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah pembangunan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif dengan aktif terlibat dalam forum-forum strategis berskala nasional.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga seiring dinamika pertumbuhan kota.

Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menghadiri kegiatan Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan.

Forum ini digelar oleh Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026), tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

Forum Indonesia on the Move menjadi wadah dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dan berbagi praktik terbaik dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai keikutsertaan Pemerintah Kota Makassar dalam forum tersebut memiliki nilai strategis, khususnya dalam memperkuat perencanaan, tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempersiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap menarik dukungan investasi dari sektor swasta.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Selain itu, diskusi dalam forum tersebut turut menekankan pentingnya pengembangan kawasan berbasis angkutan umum atau transit oriented development (TOD), serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.

Munafri juga menjelaskan bahwa Kota Makassar sejatinya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek transportasi kawasan Mamminasata.

Namun ke depan, Pemerintah Kota Makassar ingin mengoptimalkan peluang tersebut agar mampu membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih terstruktur dan berfungsi maksimal.

“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk di program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkan itu supaya betul-betul membangun sistem moda transportasi,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu mengakui, hingga saat ini Makassar masih dihadapkan pada keterbatasan moda transportasi publik yang memadai. Oleh karena itu, Pemkot Makassar mulai menyusun langkah-langkah awal secara bertahap dan terencana.

“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” jelasnya.

Menurut Munafri, pengembangan sistem transportasi perkotaan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan masukan dari daerah lain yang telah memiliki pengalaman, serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas.

“Untuk membangun sendiri tentu kita butuh masukan dari daerah yang sudah punya pengalaman dan keahlian. Dan ini juga harus disupport oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegasnya.

Ia menilai forum Indonesia on the Move yang digelar oleh KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia menjadi ruang strategis untuk membuka dialog serta memperluas kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sektor transportasi.

“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dengan para stakeholder transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” tambahnya.

Munafri juga menyampaikan harapannya agar ke depan Makassar dapat memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.

“Kita berharap suatu saat di Makassar ada bus yang kita naik, sehingga tidak harus lagi membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pembangunan transportasi harus sejalan dengan penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama. Penataan ini bertujuan memastikan jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan tertib dan saling menghormati.

“Contohnya kita mulai menata bangunan-bangunan di pinggir jalan, supaya ke depan ini bisa menjadi koridor. Ini sebenarnya hal yang simpel,” ujarnya.

Munafri menegaskan bahwa penataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan menempatkan setiap aktivitas sesuai peruntukannya agar tidak mengganggu hak pengguna ruang lainnya.

“Tidak ada niat menghilangkan usaha orang. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak semestinya. Karena ada hak-hak orang lain di situ,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ruang kota memiliki tingkatan fungsi dan hak yang harus dihormati, mulai dari jalur pedestrian, fasilitas publik, hingga badan jalan. Pelanggaran terhadap fungsi-fungsi tersebut dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan bersama.

“Mulai dari pedestrian, lalu naik ke mana, ke jalan. Itu ada tingkatannya, ada hak-haknya orang,” tuturnya.

Penataan ruang tersebut, lanjut Munafri, juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

“Ini juga bagian dari memberikan keleluasaan bagi disabilitas, supaya ruang-ruang inklusif itu benar-benar terbuka,” sambung Appi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar telah memasukkan rencana penataan dan perbaikan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan ke depan. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi terwujudnya sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah, dan inklusif.

“Nah, itu semua sudah ada dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pedestrian,” pungkas Munafri.

Sementara itu, melalui program KIAT, telah disusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap di tingkat kawasan metropolitan.

Dokumen tersebut telah diterima oleh pemerintah provinsi dan diperkuat dengan persetujuan bersama pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas.

Dokumen SUMP disusun dengan pendekatan terpadu antara perencanaan tata ruang dan transportasi, dengan fokus pada pengembangan angkutan massal, transportasi aktif, prinsip inklusi sosial, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Sebagai bagian dari kemitraan bilateral Indonesia–Australia, KIAT bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur.

Program ini diterapkan pada tiga kawasan metropolitan prioritas, yakni Sarbagita (Denpasar), Kedungsepur (Semarang), dan Mamminasata (Makassar).

Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur.